Beranda Hukum 1873 kasus diselesaikan oleh DKPP dalam sembilan tahun

1873 kasus diselesaikan oleh DKPP dalam sembilan tahun

DKPP adalah organisasi yang bertanggung jawab menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Didirikan pada 12 Juni 2012

Jakarta (ANTARA). Pj Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Yudia Ramli mengatakan, dalam sembilan tahun keberadaannya, DKPP telah menyelesaikan 1.873 kasus.

“DKPP adalah organisasi yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dibuat pada 12 Juni 2012,” kata Yudia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Sejak 2012 hingga 2021, DKPP menangani 1.873 kasus dan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu dengan rincian, rehabilitasi 4.005 orang, teguran tertulis (warning) 2.518 orang, pemberhentian sementara 69 orang, pemberhentian tetap 671 orang, pemberhentian 72 ketua dari kantor, dan definisi 270 …

“Jumlah calon yang ditetapkan DKPP periode 2012-2021 sebanyak 7.605 penyelenggara pemilu, per 11 Juni 2021,” kata Yudia.

Yudia mengatakan usia sembilan tahun itu istimewa karena memasuki tahun kedua pandemi COVID-19. DKPP telah memastikan bahwa pandemi tidak mengganggu jalannya kegiatan sama sekali, baik itu pengaduan, persidangan, atau kegiatan lain di DKPP.

Di masa pandemi, DKPP melakukan sejumlah terobosan, mulai dari pengaduan hingga sidang pengadilan dan pembacaan putusan secara virtual menggunakan perangkat video. konferensi… Sejak 23 Maret 2020 hingga 7 Juni 2021, DKPP menerima 398 pengaduan melalui email bag.pengaduan@dkpp.go.id.

“Kami di Sekretariat DKPP tetap berkomitmen untuk mendukung dan mendukung tindakan pimpinan dalam menjaga kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia,” kata Yudia.

Selain itu, digelar sidang virtual sesuai Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang tata cara pelaksanaan sidang virtual survei DKPP saat penanganan darurat COVID-19 pandemi. yang ditandatangani Ketua DKPP Muhammad pada 6 Mei 2020.

Sejak Januari 2021, DKPP telah menyelenggarakan 86 sesi ujian virtual. Dalam sidang ini, pertemuan berlangsung di ruang sidang DKPP di Jakarta atau tempat tinggalnya masing-masing, dan dengan dihadiri para penggugat, penggugat, dan pihak terkait lainnya. DKPP juga melakukan tiga sesi ujian konferensi video dari KPU Indonesia ke KPU provinsi.

Ketua DKPP Muhammad menegaskan bahwa DKPP hadir semata-mata untuk memastikan bahwa proses dan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah benar-benar dimulai dan diakhiri dalam kategori pemilihan umum yang berkualitas dan adil.

“Inilah tujuan besar didirikannya DKPP Institute,” ujarnya.

Mohammed mengklaim bahwa selama sembilan tahun, DKPP telah berkontribusi pada terwujudnya demokrasi yang layak dan pemilu yang adil.

Dalam rangka HUT ke-9 DKPP, pada Senin 14 Juni 2020, DKPP akan menggelar Hari Syukuran secara virtual. DKPP juga akan secara virtual mengundang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), mengingat selama baru Pencegahan rutin COVID-19 belum memungkinkan kehadiran fisik TPD di acara tersebut.

DKPP juga berencana mengundang sejumlah pihak antara lain Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua dan anggota KPU RI, Ketua dan anggota Bawaslu RI, Ketua DKPP Tahun 2017. -Periode 2019, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia, Sekretaris Jenderal Republik Ingushetia Bavaslu.

Artikel sebelumyaPolisi Chilacapa menanyai enam saksi mata kebakaran di kilang Pertamina
Artikel berikutnyaBMKG memperingatkan hujan lebat akan menyebabkan banjir di 17 provinsi