Beranda Nusantara 56 desa di Sulawesi Tengah menjadi mitra konservasi di TNLL

56 desa di Sulawesi Tengah menjadi mitra konservasi di TNLL

Rata-rata pelanggarnya adalah orang yang tidak mampu atau tidak tahu

Kota Palu (ANTARA) –

Sebanyak 56 desa di kawasan Taman Nasional Lore Lindou (TNLL) provinsi Sulawesi Tengah telah terlibat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi (PKS) dengan dinas TNLL untuk mencegah pembalakan liar dan mengelola kawasan lindung atau kawasan hutan lindung.
Ketua Pelaksana Balai TNLL, Juzman, pada Sabtu menjelaskan bahwa kemitraan konservasi seharusnya memberdayakan masyarakat dan memulihkan ekosistem dari kerusakan.
“Untuk mencegah pembalakan liar, kami terus bekerja sama dengan tim yang mendapat dukungan dari desa-desa sekitar taman nasional,” katanya.

Sebanyak 56 desa telah dibentuk kelompok yang membantu pemerintah melakukan tindakan preventif dan protektif di kawasan taman nasional. Karena kerja Balai TNLL lebih kepada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan.

“Makanya kita tingkatkan dengan membentuk kelompok untuk membantu penyuluhan, karena 80 persen kegiatannya untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan 20 persen untuk perlindungan,” kata Juzman.
Selain meningkatkan kesadaran akan perlindungan hutan, kelompok yang terbentuk di 56 desa nantinya akan bertugas memberikan informasi kepada petugas TNLL tentang pelanggaran di kawasan lindung. Kegiatan lainnya termasuk penanaman pohon dan komunikasi tentang kawasan hutan lindung.
“Mereka tidak bisa melarang, tapi mereka bisa memberikan informasi,” katanya.
Mengenai pelanggaran di kawasan lindung, Juzman mengatakan jarang ditemukan orang yang melakukan perusakan besar-besaran atau illegal logging. Biasanya Balai TNLL tidak lagi menegakkan hukum, tetapi memberikan rekomendasi kepada tetua desa dan tokoh adat.
“Rata-rata pelakunya adalah orang miskin atau orang yang tidak tahu karena kurang pendidikan,” kata Juzman.
Jusman mengatakan Balai TNLL tetap mengizinkan individu menebang pohon untuk keperluan membangun rumah, meski bisa diproses secara hukum.

“Penegakan hukum adalah tindakan ekstrim, penjualan kayu dilarang. Kami berharap kelompok kemitraan lingkungan ini dapat memberikan informasi dan membantu pemerintah dalam melestarikan kawasan lindung,” jelasnya.

Artikel sebelumyaBKSDA Pos Sampit Temukan Induk Orangutan dan Anaknya di Kebun Masyarakat
Artikel berikutnyaHindari potensi kebakaran pada suhu lingkungan yang tinggi.