Beranda Hukum Ahli: Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tugasnya secara sewenang-wenang

Ahli: Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tugasnya secara sewenang-wenang

Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh seenaknya menjalankan tugasnya setelah beberapa peristiwa yang belakangan ini menyita perhatian publik.

“Jika polisi atau kejaksaan melakukan tindakan di luar mandatnya, masyarakat bisa menggugat sambil menunggu persidangan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Abdul Fikar Hajar percaya bahwa sekarang bukan saatnya bagi aparat penegak hukum untuk bertindak seperti yang mereka inginkan. Karena segala perbuatannya diatur oleh undang-undang.

Di satu sisi, dia mengakui bahwa polisi atau kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyelidiki kejahatan. Mereka juga berhak menetapkan seseorang sebagai tersangka dan menahannya selama 20 sampai 40 hari.

Namun, bukan berarti tidak ada aparat penegak hukum dalam prosesnya. Masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran prosedur dan kewenangan dapat mengajukan tuntutan praperadilan.

Karena itu, Fikar mengimbau masyarakat untuk lebih kritis terhadap tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang, represif dan melampaui prosedur.

Terkait hal itu, Andi Muhammad Rezaldi, Kepala Bagian Hukum Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengatakan masalah kesewenang-wenangan polisi dan kejaksaan merupakan hal yang sering muncul dan berulang.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata dia, diperlukan solusi struktural dan komprehensif, bukan hanya pendekatan kasuistik.

“Solusinya harus komprehensif. Presiden harus turun tangan dan DPR RI akan segera mempercepat program reformasi,” ujarnya.

Menurutnya, perlu penguatan mekanisme pengawasan eksternal yang bisa menindak aparat kepolisian dan kejaksaan jika terjadi kesalahan. Perbaikan institusi harus menjadi agenda besar dan dibatasi tidak hanya pada reformasi instrumental, tetapi juga pada reformasi struktural dan kultural.

Selain itu, penting juga agar Presiden segera membentuk tim independen untuk mempercepat reformasi kepolisian dan kejaksaan. Tim harus bekerja dan berkoordinasi langsung di bawah kepemimpinan presiden untuk memastikan perubahan terjadi di semua lini.

“Kasus Kejaksaan Penangka dan oknum kejaksaan di daerah harus segera diselesaikan, demikian juga upaya Polri untuk membenahi internal personel Polri,” ujarnya.

Kemudian, belum lagi Pilkada serentak tahun 2020, beberapa CPU di daerah diperiksa kejaksaan, diduga tidak sesuai prosedur. Misalnya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

“Ada kekhawatiran konsekuensi dari proses penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur mengancam proses pemilu 2024,” katanya.

Menyoroti kasus kejaksaan, Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Amir Yanto berjanji akan menindak tegas oknum jaksa yang terbukti melanggar disiplin.

Pihaknya juga akan memperkuat fungsi pengawasan fungsional untuk menjaga inheren pengawasan terhadap semua jaksa.

“Untuk sampai ke kejaksaan, kami akan menindak tegas pegawai yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau tercela,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya akan lebih tanggap terhadap laporan publik dari oknum kejaksaan.

“Jamwas telah berjanji untuk meningkatkan kredibilitas dan kesopanan, dan mengembangkan perilaku terpuji dan teladan,” katanya.

Artikel sebelumyaPDIP Sebut Jokovi Wujudkan Harapan Pendiri Bangsa Melalui Santry Day
Artikel berikutnyaPMI evakuasi korban lalu lintas darat di Tsigulusur Sukabumi