Beranda Warganet Ahli Epidemiologi: Perluas PPKM Darurat di Jawa Bali dengan Benar

Ahli Epidemiologi: Perluas PPKM Darurat di Jawa Bali dengan Benar

Jika tidak gagal, perlu diperpanjang

Jakarta (ANTARA) – Ahli epidemiologi Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad menilai keputusan pemerintah untuk memperpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Bali hingga Minggu, 25 Juli, dinilai tepat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa malam, Riris Andono Ahmad meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung keputusan ini agar kasus harian COVID-19 bisa turun sesuai target.

Ia menambahkan, PPKM jilid pertama pada 3-20 Juli tidak mampu mengurangi pesanan harian. Pemerintah sendiri menargetkan PPKM bisa menurunkan kasus COVID-19 menjadi 10.000 per hari.

“Kalau belum berkurang, harus diperpanjang. Kalau memang mau turun, targetnya 10.000 kasus COVID-19 setiap hari,” ujarnya.

Riris mengatakan PPKM jilid pertama tidak berdampak signifikan karena masih banyak masyarakat yang tidak membatasi aktivitasnya.

Karena itu, ia menyarankan agar sebagian besar atau 70 persen masyarakat tetap di rumah selama PPKM. “Baru setelah itu akan terjadi penurunan yang signifikan,” katanya.

Menurutnya, sebagian masyarakat menolak PMKM, mengingat kebijakan ini tidak efektif. Pandangan ini harus diubah agar PPKM berhasil menurunkan kasus harian COVID-19. “Meskipun bukan PMKM yang tidak efektif,” katanya.

Ia menilai PPKM tidak berjalan sesuai rencana karena pemerintah setempat tidak berani memaksa warga untuk tetap tinggal di rumah.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah perlu konsisten menegakkan aturan. Menurut Riris, aturan PPKM yang dikembangkan pemerintah pusat sudah sangat jelas, sehingga pemerintah daerah tidak perlu bingung lagi dalam penerapannya.

“Penting untuk memastikan bahwa orang tinggal di rumah dan tidak pergi ke tempat lain. karantinaorang tinggal di rumah, mereka benar-benar tinggal di rumah. Soal penegakan hukum, bagaimana ini benar-benar bisa dipastikan,” ujarnya.

Menurut Riris, pelanggar MAP didenda. Negara-negara lain juga telah memberlakukan denda untuk membuat kebijakan yang membatasi masyarakat menjadi efektif. Namun, jangan sampai petugas lapangan bermain-main dengan denda, karena ini bisa menjadi masalah baru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan terus memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli dan akan dibuka kembali secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

“Oleh karena itu, jika tren penurunan jumlah kasus terus menurun, pemerintah akan buka kembali pada 26 Juli 2021,” kata Presiden Djokovi dalam keterangan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa malam.

Artikel sebelumyaBerbagai Langkah untuk Memutus Rantai Penularan COVID-19
Artikel berikutnyaKepala Staf TNI AD dukung pemulihan prajurit yang mengalami gangguan saraf