Beranda Hukum Ahli: Jaksa harus hati-hati mengikuti instruksi Jaksa Agung.

Ahli: Jaksa harus hati-hati mengikuti instruksi Jaksa Agung.

Purwokerto (ANTARA) – Pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hibnu Nugroho, mengatakan kejaksaan harus berhati-hati dalam menerapkan Pergub Nomor 18 Tahun 2021 yang dikeluarkan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin sebagai rujukan kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.

“Saya sangat mengapresiasi Jaksa Agung S.T. Burhanuddin benar-benar progresif. Artinya, kebijakan yang memenuhi syarat kejahatan narkoba, terutama yang bersifat menghukum,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Dalam hal ini, menurut dia, solusinya keadilan restoratif (restorative justice, red.) dan prosedur rehabilitasi inilah yang sangat menentukan arah pemidanaan di Indonesia.

Dengan demikian, ke depan, lanjutnya, tidak akan ada lagi kelebihan penduduk atau melebihi kapasitas Lapas.

“Masalahnya hanya dengan keluarnya panduan ini, jaksa profesional harus mengikuti mediasi karena tidak boleh digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Harus lihat peta kasus, harus lihat kondisi sosial masyarakat, harus lihat dulu. konsekuensi sosialnya seperti narkoba yang ada,” kata Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nedosed Purwokerto.

Menurutnya, hal ini harus dipahami, karena tanpa ini akan cukup sulit untuk masuk ke lembaga penegak hukum, terutama masyarakat dengan berbagai pertanyaan.

“Misalnya, pertanyaannya adalah mengapa ini tidak dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif? Beberapa dari mereka dapat diselesaikan (melalui keadilan restoratif), beberapa tidak. Hal ini tidak boleh mengarah pada diskriminasi, sehingga pedoman baru ini harus diikuti oleh sumber daya manusia (SDM, Red.) yang dapat memberikan solusi yang merupakan solusi untuk mengembangkan dinamika masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi dalam kasus-kasus. “, – dia berkata.

Ia mengatakan kejaksaan perlu benar-benar memahami peta kasus penyalahgunaan narkoba yang sedang digelutinya dan benar-benar melihat aspek sosial masyarakat.

Menurutnya, kejaksaan harus benar-benar memahami perbedaan antara penyerang atau konsumen, pengedar dan pengedar narkoba agar tidak dianiaya.

Karena itu, kata dia, masyarakat yang sebenarnya pengedar narkoba tidak boleh diperlakukan seperti konsumen.

“Jangan biarkan perawatan ini menjadi kesalahan besar (salah, red.) Kejaksaan, karena ketidaktepatan dalam pertimbangan kasus yang ada, melihat dinamika kasus yang terjadi, tampilan kasus harus jelas, ”kata Khibnu.

Seperti diberitakan, Jaksa Agung Republik Indonesia S.T. Burhanuddin telah menerbitkan Perka No.18 tahun 2021 bagi kejaksaan agar menjadi acuan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.

Dengan demikian, pedoman ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah kelebihan penjara, karena jaksa dapat mengoptimalkan pilihan hukuman lain, yaitu rehabilitasi.

Artikel sebelumyaKapolri: Konferensi Dunia Perwira Polisi Wanita adalah tempat untuk membuktikan kemampuan Indonesia
Artikel berikutnyaVarsi: Konflik SAD dengan perusahaan harus diselesaikan secara adil