Beranda Hukum Ahli: PPKM Inmendagri yang pergantiannya tidak mengganggu kepala daerah

Ahli: PPKM Inmendagri yang pergantiannya tidak mengganggu kepala daerah

Semarang (ANTARA) – Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago menyatakan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri terkait PPKM Darurat terkait COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali yang mengalami perubahan kedua, tidak mengkhawatirkan kepala daerah, apalagi jika didukung oleh teknologi informasi.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) untuk Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mulai 3 hingga 20 Juli 2021 merupakan perintah dari pusat, oleh karena itu harus dilakukan di wilayah Jawa dan Bali,” ujarnya. ketua Program Diklat Doktor Jakarta Unbor, prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MH menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu pagi.

Awalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Perintah ini tertanggal 2 Juli 2021 ditujukan kepada para gubernur dan bupati/walikota di wilayah Jawa dan Bali.

Pada hari yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Inmendagri No 16 Tahun 2021 Perubahan Inmendagri No 15 Tahun 2021.

Selain itu, pada tanggal 8 Juli 2021, Kementerian Dalam Negeri kembali melakukan perubahan melalui Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Instruksi menteri ini berlaku mulai 9 hingga 20 Juli 2021.

Ini adalah perintah menteri, kata prof. Faisal Santiago tentunya akan diikuti oleh para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota, di tujuh provinsi, yakni: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Bahkan, gubernur, bupati, dan walikota yang tidak memenuhi ketentuan tersebut menghadapi sanksi mulai dari sanksi administratif berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut hingga pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2). UU No. 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka penanggulangan wabah penyakit menular dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan; dan peraturan daerah, peraturan daerah; dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Mengenai perubahan instruksi menteri prof. Faisal Santiago menegaskan kembali bahwa ini bukan masalah bagi kepala daerah, ini hanya soal seberapa serius daerah memenuhi instruksi tersebut.

“PPKM darurat ini merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 agar semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi semua elemen masyarakat, mendukung pelaksanaannya,” ujar guru besar hukum Unbor tersebut.

Artikel sebelumyaKemarin, tiga orang asing mengganggu proses tersebut hingga Edhi Prabovo meminta maaf.
Artikel berikutnyaSebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan berawan dengan hujan ringan.