Beranda Hukum Akibat kecelakaan di PPKM, 14 fasilitas produksi di Bogor rusak were

Akibat kecelakaan di PPKM, 14 fasilitas produksi di Bogor rusak were

Cibinong, Bogor (ANTARA) – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan sanksi pengetikan terhadap 14 pelaku usaha yang melanggar aturan Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat (PPKM).

“Terdapat 14 kasus pengetikan industri dan 75 kasus pengetikan non industri sejak dimulainya PQMP Darurat pada 3-16 Juli 2021,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, Minggu di Chibinong, Bogor.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mengatakan, pelaku industri dituntut karena mengabaikan aturan mengenai jumlah maksimal pegawai yang boleh bekerja dalam keadaan darurat di PPKM.

Sebab, kata dia, di sektor inti dan kritis, karyawan diperbolehkan bekerja hingga 50 persen dari total kapasitas, sedangkan 100 persen karyawan di sektor non-esensial hanya diperbolehkan bekerja dari rumah atau “work from home”. pulang” (VFH).

Tingginya angka gangguan industri selama PPKM membuat Ade Yassin meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menerbitkan surat edaran tentang operasional industri pada masa darurat PPKM.

“Kami minta Menteri Perindustrian untuk membuat surat edaran bahwa kapasitas kerja maksimal di perusahaan adalah 50 persen, pengusaha di sektor utama dan kritis harus mematuhinya, dan mereka yang tidak di sektor ini harus bekerja dari rumah 100 persen, ” katanya.

Dikatakannya, banyak pengusaha di daerahnya yang mati-matian berusaha untuk beroperasi karena tidak takut dengan pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab), karena merasa tidak ada urusan dengan pejabat setempat.

“Otoritas yang mengeluarkan izin terletak di pusat, jadi hanya pusat yang bisa mencabut izin. Mereka mengira hanya membayar denda untuk tindak pidana ringan (Tipiring),” jelas Ade Yasin.

Rombongannya bersama anggota Forum Pimpinan Daerah Forkopimda (Forkopimda) Kabupaten Bogor membentuk tim khusus untuk memantau kepatuhan pelaku industri terhadap aturan darurat PPKM.

“Keenam tim tersebut masing-masing dipimpin langsung oleh bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Capolres, Dandim, dan ketua kejaksaan,” jelasnya.

Tim yang terbagi dalam enam kelompok itu melakukan pemantauan harian di berbagai lokasi, terutama di industri yang tidak mematuhi aturan darurat PPKM. Hasil pemantauan tersebut kemudian dirangkum dan menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Lukhut Binsar Panjayitan.

Artikel sebelumyaPernyataan Rakyat Papua dalam UU Otsus Papua
Artikel berikutnyaKepala BIN menyalurkan bantuan sembako kepada warga PMKM yang terdampak bencana