Beranda News Ambang untuk pencalonan presiden dalam sistem presidensial

Ambang untuk pencalonan presiden dalam sistem presidensial

Jakarta (ANTARA) – ambang batas pencalonan calon presiden atau ambang batas presiden menjadi salah satu topik hangat menjelang pemilihan umum 2024. Padahal, pemilihan umum merupakan momen terpenting bagi negara yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia.

Sistem presidensial memberikan presiden tingkat kekuasaan eksekutif tertinggi. Baik negara maupun pemerintahan dipimpin langsung oleh presiden, yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilihan umum.

Oleh karena itu, pemilu merupakan momen yang paling krusial, yang meliputi berbagai tahapan dan regulasi.

Adanya ambang batas 20 persen untuk pencalonan calon presiden menjadi salah satu ketentuan yang mendapat perhatian publik menjelang pemilihan umum 2024.

Mulai dari Ketua DPD RI AA LaNyall Mahmoud Mattalitti, berbagai partai politik, hingga ormas yang terlibat dalam pemilu dan kebijakan publik, telah menyatukan suara mereka untuk menyatakan dukungan atas penghapusan ambang batas.

Anggota dewan pengawas Persatuan untuk Pemilihan dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tidak hanya mengangkat isu ambang batas pencalonan presiden ke media dan untuk komentar publik, tetapi juga mengatakan ada tujuh permintaan uji materi terkait pencalonan presiden. ambang batas di Mahkamah Konstitusi.

Ada tujuh aplikasi total dari warga negara individu, serta aplikasi dari anggota DPA.

Mereka menilai, keberadaan ambang batas pencalonan presiden ini membatasi jumlah calon presiden dan bahkan bisa menimbulkan polarisasi nasional akibat ketatnya persaingan politik jika hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam pemilu.

Lalu bagaimana pengaruh ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem presidensial di Indonesia?

kekuatan koalisi

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial dan sistem multi partai sekaligus. Menurut pakar hukum tata negara Beavitri Susanti, kombinasi kedua sistem tersebut merupakan kabar buruk.

Apalagi menjelang pemilihan umum 2024, jumlah partai politik di Indonesia tidak berkurang, tetapi justru bertambah, seperti munculnya Partai Gelora, PKN, Prima, Partai Buruh, Partai Rakyat, Masyumi dan sebagainya.

Banyaknya partai yang dapat bersaing dalam pemilihan umum akan mempengaruhi sulitnya satu partai memenangkan pemilihan dengan suara terbanyak. Akibatnya, mendapatkan dukungan presiden di legislatif juga akan sulit.

Dalam sistem multipartai, presiden biasanya mendapat dukungan mayoritas legislatif melalui koalisi partai, kata Beavitri. Namun, dalam sistem presidensial di mana presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif dan tidak dapat diberhentikan oleh legislatif, minimal keinginan untuk membentuk koalisi.

Sistem presidensial memungkinkan presiden membentuk pemerintahan tanpa partisipasi partai di legislatif. Situasi ini dapat menyebabkan memburuknya hubungan antara eksekutif dan legislatif dan menyebabkan jalan buntu atau jalan buntu.

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia juga telah memperkenalkan ambang batas pencalonan presiden untuk mengamankan dukungan presiden di parlemen untuk mencegah kebuntuan dalam manajemen pemerintahan.

Namun, langkah ini bukanlah langkah yang tepat. Adanya ambang batas pencalonan presiden memaksa partai-partai untuk membentuk koalisi dalam waktu singkat. Pemaksaan ini telah menyebabkan partai-partai membentuk koalisi pragmatis hanya untuk mendapatkan tiket untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Perundingan yang terjadi tidak berdasarkan ideologi partai, melainkan bersifat pragmatis. Apalagi ideologi partai di Indonesia cenderung sama antara satu partai dengan partai lainnya.

Ambang batas untuk pencalonan calon presiden memungkinkan koalisi besar, yang menghalangi negosiasi pada setiap masalah dan mempengaruhi kurangnya alternatif politik di DPR.

Tidak hanya mempengaruhi dinamika di DPR, Beavitri juga mengatakan ambang batas calon presiden bisa membuat calon presiden terbelenggu oleh kepentingan partisan sehingga tidak menindaklanjuti kesepakatan kebijakan.

Kabinet juga cenderung berasal dari partai koalisi, yang dapat menimbulkan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugasnya.

ambang kemenangan

Seluruh kudeta yang terjadi merupakan perjalanan menuju Partai Demokrat pada 2024.

Beavitri telah mengidentifikasi alternatif lain selain mempertahankan ambang batas pencalonan presiden. Alternatif ambang kemenangan atau ambang batas untuk menghitung siapa yang menang.

Sebagai ambang batas untuk pencalonan calon presiden, ambang kemenangan juga dapat menjamin dukungan parlemen untuk presiden yang memenangkan pemilihan. Ambang Kemenangan tidak membatasi orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden, tetapi memberikan persyaratan dukungan minimum bagi calon yang memenangkan pemilihan.

Berarti ambang batas presiden bahkan di negara kepresidenan lainnya, kata Beavitri, biasanya mengacu pada definisi ambang kemenangan bukan ambang batas untuk pencalonan calon presiden. Hal ini disebabkan oleh sifat yang tidak biasa dalam membatasi pencalonan berdasarkan jumlah suara.

Terkait kekhawatiran banyaknya calon presiden yang mendaftar, Beavitri menegaskan, ada persyaratan administratif dan teknis yang bisa membuat jumlah pelamar tidak terkendali.

Ambang Kemenangan dapat memberikan peluang persaingan untuk calon presiden potensial, yang bertentangan dengan ambang batas pencalonan presiden.

Beavitri melihat ambang batas pencalonan presiden sebagai menutup pintu persaingan. Hal ini tidak hanya merugikan calon potensial, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia karena menerima calon yang dipilih oleh partai politik berdasarkan kepentingan partai.

Karena itu Beavitri mendorong penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi ambang batas pencalonan calon presiden merupakan salah satu keputusan yang paling ditunggu oleh para aktivis pemilu. Keputusan ini akan menentukan manuver politik berbagai partai di masa depan dan bahkan dapat mempengaruhi dinamika politik Indonesia baik sebelum dan sesudah pemilihan presiden.

Artikel sebelumyaDPD imbau calon anggota BPK untuk mengungkapkan kebenaran hasil pemeriksaan
Artikel berikutnyaPKC Mendesak Mantan Pejabat untuk Segera Mengembalikan Aset Daerah