Beranda News Anggota DPD minta pemerintah memprioritaskan pelatihan bagi pelanggar PPKM

Anggota DPD minta pemerintah memprioritaskan pelatihan bagi pelanggar PPKM

Itu tidak bekerja untuk pedagang di siang hari, tidak makan di rumah.

Banda Aceh (ANTARA) – Anggota DPD RI M. Fadhil Rahmi meminta pemerintah dan penegak hukum memprioritaskan pendidikan daripada menghukum pelaku perdagangan manusia yang melanggar ketentuan Pembatasan Masyarakat Luar Biasa (PPKM).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Aceh, Senin, di Banda Aceh usai didenda Rp 5 juta terhadap pemilik bubur, bakso, dan warnet di Tasikmalaya, Jawa Barat, karena melanggar status darurat PPKM. …

Fadhil mengatakan melarang mereka berdagang adalah hukuman karena ekonomi terancam.

Karena itu, lebih baik tidak menambahkan denda besar lagi.

“Apalagi ada tanda-tanda diskriminasi dalam hukuman. Pedagang kecil didenda jutaan rupiah, sedangkan pedagang besar hanya didenda ratusan ribu rupiah. Ini benar-benar terlalu banyak, ”katanya.

Pria bernama Siyech Fadhil ini berharap pemerintah daerah dan penegak hukum benar-benar melindungi masyarakat, bukan hanya sekedar memerintah.

Fadhil mengatakan PNS mudah memikirkan hari-hari darurat di PPKM karena gajinya berasal dari negara.

“Masyarakat sekali tidak bekerja, tidak makan di rumah. Jadi, suka atau tidak suka, mereka harus bekerja. Inilah alasan mengapa pendidikan lebih penting dan menyentuh daripada hukuman,” kata Sich Fadhil.

Fadhil berharap para pemimpin Indonesia harus memprioritaskan tindakan pendidikan yang inklusif kemanusiaan.

Artikel sebelumyaFeri Gunsa 8 terbakar di perairan Breach
Artikel berikutnyaAnggota DPR menyerahkan penghargaan kepada tenaga medis dan aparat keamanan