Beranda News Anggota DPR: Diperlukan Perlawanan "pasukan siber"

Anggota DPR: Diperlukan Perlawanan "pasukan siber"

Prajurit dunia maya tidak hanya manusia, tetapi juga robot.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, melihat perlunya kontra-narasi saat bekerja sama dengan “pejuang siber” yang memanipulasi opini publik di sejumlah narasi politik pemerintah.

“Prajurit dunia maya ini menggunakan anonimitas yang sangat mungkin terjadi di Internet dan sulit untuk melacak dan memverifikasi identitas mereka. Cyber ​​force menyebarkan misinformasi karena berperan penting dalam menyebarkan informasi yang benar sebagai sanggahan,” ujarnya. kata Sukamta di Jakarta, Kamis.

Dikatakannya terkait penelitian yang dilakukan LP3ES, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Drone Emprit; University of Amsterdam dan KITLV Leiden menerbitkan publikasi pada tahun 2021 yang menemukan bahwa kekuatan siber berperan dalam memanipulasi persepsi publik dalam berbagai narasi kebijakan publik.

Sukamta berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) sebagai humas harus mampu menjalankan fungsi komunikasinya dengan baik dan transparan serta harus diimbangi dengan perannya di bidang informatika.

Ia meminta Cominfo dapat mengkomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat luas agar publisitas yang buruk tidak menimbulkan kecurigaan di benak masyarakat yang pada akhirnya akan mengambil kesimpulan sendiri yang seringkali menjadi hoax.

“Kehadiran cyber squad ini sangat mengkhawatirkan kami. Sulit untuk melacak dan mengidentifikasinya, terutama sekarang, ketika pasukan cyber tidak hanya Pengguna manusia, tapi juga robot,” ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, robot dengan kecerdasan buatan, logika algoritmik, otomatisasi, bisa lebih “mandiri” tanpa kendali manusia, sehingga akan lebih rumit dan merepotkan.

Sukamta mencontohkan kasus terakhir di bidang forex dan robot trading sebagai contoh, ada kasus “kesalahan” yang dilakukan. robot perdagangan jadi investor terekspos kebutuhan keamanan tambahan massa yang secara signifikan telah kehilangan uang investor.

“Jalan yang perlu ditempuh tentunya membatasi ruang gerak pasukan siber. Ini harus dibarengi dengan imunitas masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, perlu lebih mendorong literasi digital di masyarakat agar bisa memisahkan konten positif, bermanfaat dan valid dari konten negatif, hoax.

Jika literasi digital masyarakat tinggi, kata dia, tentunya disinformasi akan bisa diminimalisir karena kurang diminati.

“Pada akhirnya, jika kita melihat gambaran besar dan plotnya, kemungkinan kehadiran perang siber masih akan berdampak positif bagi demokrasi di masa depan. Kami tidak tahu akhir dan akhir dari semua ini, ya, kami masih dalam proses, ”katanya.

Ia melihat sisi positif dari cyberwarfare sebagai pemicu dan stimulus untuk diskusi dan debat karena itu adalah kedewasaan.

Menurutnya, seiring berjalannya waktu, orang akan mencapai titik jenuh. Mereka tidak ingin terlalu ribut di dunia maya hingga berakhir dengan sikap yang bijak dan saling menghormati.

“Kritis, tapi tetap konstruktif. Inilah demokrasi sesungguhnya yang kita inginkan,” ujarnya.

Artikel sebelumyaalbum yang dikemas ulang "Favorit" NCT terjual 1 juta kopi dalam seminggu
Artikel berikutnyaLPSK Serukan Penuntutan Pengacara di Kalsel Dilanjutkan