Beranda Hukum Anggota DPR Dukung Polri dalam Pemberhentian Anggota karena Pelecehan Seksual Anak

Anggota DPR Dukung Polri dalam Pemberhentian Anggota karena Pelecehan Seksual Anak

Jakarta (ANTARA) – Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, mendukung keputusan Polda Sulawesi Selatan memberhentikan tidak hormat anggotanya dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak.

Menurutnya, seharusnya tersangka dipecat dengan hukuman lanjutan atas kejahatan yang dilakukannya.

“Saya salut dengan keputusan Propam Polda Sulsel memecat Kombes M. Ini sangat penting dan menunjukkan ketangguhan polisi, yang tidak segan-segan menghukum pelaku kekerasan seksual, tanpa memandang kelas dan kedudukan,” kata Sahroni. Demikian disampaikannya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dalam penilaiannya, tindakan Polda Sulsel itu sejalan dengan prinsip pemberantasan kekerasan seksual yang dilakukan Kapolri Jenderal Paul Listyo Sigita Prabowo.

Selain itu, menurut dia, tersangka pelaku akan dituntut atas tindak pidana yang dilakukan olehnya dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun.

“Seorang tersangka saat ini ditahan oleh Polda Sulawesi Selatan dan terancam hukuman 15 tahun penjara,” katanya.

Dia menganggapnya sebagai peringatan kepada semua orang, terutama petugas polisi, bahwa mereka tidak kebal dari hukuman dan tidak kebal dari aturan.

Menurutnya, siapa pun yang melanggar hukum akan memiliki konsekuensi yang harus diterima.

Sebelumnya, mantan perwira polisi tingkat menengah (Pamen) berinisial M yang diduga melakukan penyerangan terhadap anak di bawah umur akhirnya resmi dipecat saat menghadiri rapat etik profesi untuk pemberhentian hina (PDTT) di Polda Sulawesi Selatan.

“Demonstrasi oleh saksi yang tidak bersifat administratif berupa pelanggaran yang diakui sebagai pelanggaran pengecut,” kata Ketua Sidang Kombes, Paul Ay Afriandi, usai membacakan putusan pengadilan di Mapolres setempat, pada Kamis (11 November). /3).

Selain itu, sanksi kedua terhadap yang bersangkutan bersifat administratif dan merupakan rekomendasi pemberhentian dengan hormat (PTDH) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dia resmi dipecat karena terbukti. Namun keputusan ada di tangan Kapolri,” kata Kombes Afriandi.

Sidang kode etik berlangsung lebih dari tiga jam, meliputi pemanggilan saksi, mendengar keterangannya, mendengar dakwaan dan mendengar keterangan dugaan, dan hasilnya terbukti melanggar Kode Profesi Polri, katanya. etika.

Menurut dia, meski rapat etika profesi sudah digelar, yang bersangkutan M akan mengajukan banding atas putusan tersebut satu tingkat di atas Ditjen Polri, yakni Ditjen Polri.

Artikel sebelumyaTim Dispatch Polda Aceh Bakar Sumur Minyak Tradisional
Artikel berikutnyaAnggota DPR: IPU adalah pendorong bagi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia