Beranda Hukum Anggota DPR minta selesaikan kasus kekerasan seksual di Papua

Anggota DPR minta selesaikan kasus kekerasan seksual di Papua

Jakarta (ANTARA) –

Republik Indonesia Robert Rowe telah meminta polisi untuk menyelidiki kasus kekerasan seksual terhadap empat siswa sekolah menengah di Papua, yang diduga dilakukan oleh pejabat lokal dan politisi.
“Instansi penegak hukum harus menyelesaikan kasus ini. Seharusnya tidak sembarangan. Siapapun yang melanggar hukum harus diusut tuntas, termasuk pejabat. Aparat harus beroperasi sesuai dengan hukum, tanpa memandang status sosialnya,” kata Robert Roe dalam keterangan tertulis. di Jakarta, Kamis.
Ia menduga ada upaya penyelesaian kasus pidana ini di dalam keluarga atau tidak dipertimbangkan secara hukum.
“Seharusnya tidak ada upaya rekonsiliasi. Karena saya melihat kasus penguntitan atau pemerkosaan ini sebagai upaya untuk menutup kasus dari pelakunya. Ada intimidasi terhadap korban dan keluarga korban,” ujarnya.
Jika kasus ini diselesaikan secara “damai”, katanya, itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum Indonesia.
Nantinya, lanjutnya, pejabat dan orang-orang berduit besar bisa dengan mudah menghindari kasus pidana karena berbaikan dengan korban.
“Ini akan terjadi nanti. Jika ada pejabat dan orang-orang yang memiliki posisi ekonomi yang baik, ada perdamaian, ada upaya untuk menutup tuntutan hukum. Akankah dunia menutup gugatan? Ini tidak bisa terjadi. Ini adalah kasus kejahatan. anak di bawah umur. Mereka memiliki masa depan. Akibat kasus ini, masa depan mereka terganggu,” kata anggota Komisi V DPR itu.
Dia mengingatkan aparat penegak hukum untuk pergi ke pengadilan, dan tidak melegitimasi mediasi atau mediasi secara damai. “Tidak mungkin,” katanya.
Ia menambahkan, semua pihak harus memberikan perhatian khusus agar kasus ini tidak sampai terlibat.
“NasDem dapat hadir memberikan bantuan hukum jika pihak berwenang tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan masalah ini,” kata Robert.
Robert juga meminta instansi pemerintah seperti Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menindaklanjutinya.
Kasus tersebut diketahui publik karena keluarga korban melaporkan 5 tersangka pemerkosaan dan penculikan ke SPKT Polda Papua di Kota Jayapura pada Sabtu (9 September).
Kepala Humas Polda Papua Combes Paul Ahmad Mustofa Kamal, Minggu (9/12), membenarkan kabar tersebut. Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam, mendengarkan keterangan dari para saksi.
Kamal menambahkan, jika nanti penyidik ​​menetapkan adanya tersangka, maka orang ini akan dijerat dengan Pasal. 34 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Artikel sebelumyaTeras: Dasar perubahan UUD 1945 harus kepentingan rakyat dan kebangsaan.
Artikel berikutnyaJPU: Kasus Jumhur kriminalisasi suara kritis rakyat