Beranda Warganet Anggota DPR RI minta masyarakat memantau vaksinasi ulang

Anggota DPR RI minta masyarakat memantau vaksinasi ulang

Makassar (ANTARA) – Komisioner IX DPR RI Aliya Mustika Ilham meminta warga Sulsel ikut serta dalam pengawasan vaksinasi ulang khusus tenaga medis (nake).

Hal ini disorot oleh Aliya karena tenaga kesehatan dianggap sebagai garda terdepan dan pahlawan kemanusiaan yang merawat pasien COVID-19 dan paling berisiko tertular virus corona, sehingga harus dilindungi.

“Maaf, saya tidak setuju dengan vaksinasi booster untuk keluarga pejabat. Tolong beritahu kami tentang ini, karena ini adalah posisi kami sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, ”katanya, Selasa di Makassar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima 3.730 botol vaksin Moderna dan telah mulai memvaksinasi ulang petugas kesehatan, dimulai dari petugas kesehatan di Rumah Sakit Dadi Makassar.

“Tolong manfaatkan ini untuk para profesional kesehatan. Kami juga atas nama Komisi 9 DPR RI, bagaimana memperjuangkan vaksin booster ketiga ini, utamanya untuk tenaga medis, yang lain harus bersabar,” ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia telah menerima 3,5 juta hibah untuk vaksin modern dari Amerika, termasuk ribuan botol vaksin modern yang telah dikirim ke Sulawesi Selatan.

“Pfizer masih akan tiba di bulan Agustus. Pfizer adalah anggaran pemerintah. Moderna adalah hibah murni Amerika, ”katanya.

“Nanti ada 1 juta botol. Mereka mendapat kuota 3.730 botol khusus untuk Sulsel, dan Sinovac kemarin melaporkan 3.896 botol sudah masuk lagi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala P2P Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Dr Muhammadong mengatakan vaksin modern sedang didistribusikan di berbagai daerah, tetapi aturan khusus berlaku.

“Sekarang tiap daerah harus jemput sendiri-sendiri, tapi di zaman modern ini ada syarat khusus, jadi tidak perlu dikirim, karena minimal suhu di gudang harus dijamin minus 15 sampai 25 derajat Celcius,” ujarnya. dijelaskan.

Artikel sebelumyaGelombang tinggi di Aceh, nelayan tidak bisa melaut
Artikel berikutnyaPolisi memblokir lalu lintas di Jakarta saat PPKM diterapkan