Beranda News Anggota DPR usul tidak perpanjang PMKM darurat

Anggota DPR usul tidak perpanjang PMKM darurat

Surabaya (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi perekonomian dan badan usaha milik negara, Mufti Anam, mengusulkan Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat (PPKM) yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021. tidak boleh diperpanjang karena ketahanan rakyat di ujung.

“Yang penting sudah disepakati bahwa tidak mungkin bertentangan dengan kesehatan dan ekonomi. Jadi, diperlukan langkah-langkah paralel. Perlu juga ditegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang ekonomi dalam konteks darurat PMKM, kita tidak benar-benar berbicara tentang ekonomi kelas atas, tetapi terutama tentang menyelamatkan ekonomi negara-negara kecil, yang saat ini sangat sulit. , ”kata sang mufti. lapor media di Surabaya, Minggu.

Mufti mengatakan bahwa situasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Dari sisi ekonomi, ketahanan masyarakat semakin menipis, percikan konflik sosial di tingkat akar rumput semakin bermunculan di daerah, yang diperkuat dengan serangkaian tindakan koersif yang berujung pada kericuhan dan penyebaran virus di jejaring sosial.

“Saya mengapresiasi berbagai langkah intervensi sosial yang dilakukan pemerintah melalui bansos. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar bantuan sosial berasal dari pusat. Kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial sudah terbatas, berbeda dengan awal tahun 2020. pandemi. Jadi, berapapun bantuan sosial dari pusat yang kurang akibat dampak, gelombang kedua pandemi ini begitu meluas. Ini salah satu permasalahan di lapangan,” ujarnya.

Mufti menjelaskan bahwa pekerja harian dan pekerja di sektor informal kini berada dalam situasi yang semakin sulit, di sisi lain masyarakat berpenghasilan menengah ke atas menahan pengeluarannya karena masih belum mampu membayar. tunggu dan saksikan tentang perang melawan pandemi.

“Jadi jangan sampai kebijakan pengendalian darurat COVID-19 PPKM berujung pada konflik sosial yang terus eskalasi situasinya kekacauan yang merupakan bencana bagi bangsa kita secara keseluruhan. Jadi PMKM darurat, dengan segala hormat, tidak boleh diperpanjang, tetapi perlu dicatat bahwa ada perbaikan dalam perawatan kesehatan sehingga tidak ada yang dikorbankan, ”kata politisi muda itu.

Artinya, perang melawan COVID-19 tetap sangat penting, kata Mufti dalam siaran pers kepada wartawan.

Mufti memberikan komentar tentang pengobatan dari sudut pandang kesehatan, yang mutlak diperlukan. Diantaranya penguatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, percepatan vaksinasi hingga 2 juta per hari, perekrutan tenaga kesehatan tambahan, penambahan jumlah tempat tidur isolasi dan rumah sakit darurat bagi penderita gejala ringan, dan penguatan “3T” (pengujian, pelacakan, dan perawatan).

“Faktanya, ada target tes untuk setiap daerah, dan itu harus terus dikaji dan diungkapkan kepada publik secara detail, karena itu sangat penting dalam perang melawan pandemi. Bahkan, hanya kontrol terhadap pedagang yang merajalela, pedagang kaki lima sedang diselidiki, ”kata sang mufti. …

Mufti meminta pemerintah mempercepat pembayaran tunjangan bagi tenaga medis dan rumah sakit.

“Saat ini sudah mulai terbayar secara bertahap, kami hargai itu. Perlu dipercepat agar rumah sakit memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk bergerak cepat dan taktis di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjayitan mengatakan keputusan perpanjangan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam keadaan darurat (PPKM) akan diumumkan dalam 2-3 hari ke depan.

“Saat ini kami sedang mengevaluasi PPKM terhadap tenggat waktu tersebut dan perlunya perpanjangan lebih lanjut. Hal ini akan kami informasikan kepada Presiden, dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan juga akan kami umumkan secara resmi,” kata Lukhut dalam konferensi tersebut. pers virtual di Jakarta, Sabtu (17/7) malam.

Menteri yang telah ditetapkan sebagai Koordinator Kedaruratan PPKM Jawa Bali itu mengatakan ada dua metrik yang akan digunakan untuk menilai kedaruratan PPKM mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

“Dua indikator yang kami gunakan menilai periode transisi di mana relaksasi dapat terjadi jika indikator menambahkan contoh konfirmasi dan” tingkat hunian tempat tidur (penghuni tempat tidur rumah sakit) trennya membaik,” kata Lukhut.

Menurut Lukhut, ada dua indikator yang membaik dalam dua hari terakhir, yakni peningkatan jumlah kasus dan pengisian tempat tidur di rumah sakit.

Artikel sebelumyaMendagri terbitkan SE untuk PPKM Monitoring dan Percepatan Vaksinasi
Artikel berikutnyaSatgas Kota Ternate Tes Antigen Pelanggar Jam Malam