Beranda News Bamset: Pemda jangan ragu menerapkan PPKM secara tegas

Bamset: Pemda jangan ragu menerapkan PPKM secara tegas

Jakarta (ANTARA) – Bambang Soesatio, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta pemerintah daerah bersama Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 tidak segan-segan memperketat penerapan Kebijakan Pembatasan Masyarakat (PPKM). Terutama di daerah yang sedang mengalami tren peningkatan jumlah kasus COVID-19.

“Pemerintah daerah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap daerah dengan peningkatan kasus positif Covid-19, tidak segan-segan menerapkan pembatasan ketat terhadap tanggap darurat masyarakat, menyesuaikan kondisi daerah masing-masing dan disiplin. dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Bambang Soesatyo atau Bamset dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, hal itu disebabkan sembilan provinsi di Indonesia yang masih mengalami kenaikan jumlah kasus pada pekan ini, yaitu: Jawa Tengah 2.952 kasus, Bali 1.094 kasus, Papua Barat 667 kasus, Kalimantan Tengah 553 kasus, Sulawesi Barat – 295 kasus. kasus, Aceh. 247 kasus, Nusa Tenggara Barat 208 kasus, Maluku 167 kasus dan Jambi 41 kasus.

Bamso juga meminta pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah untuk mempercepat vaksinasi warga agar segera membangun kekebalan kelompok dalam upaya menekan peningkatan angka positif COVID-19.

Menurut dia, pemerintah daerah dan gugus tugas COVID-19 harus mengkaji dan mempelajari penyebab peningkatan kasus COVID-19 di daerahnya dan terus melakukan pemutakhiran data.

“Pemerintah daerah dan satgas juga harus memperhatikan angka kematian, kesembuhan, kasus aktif, tingkat hunian tempat tidur (BOR) dan persentase posko penanganan COVID-19 yang dibentuk di tingkat RT/RW atau kelurahan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur. kurva perkembangan COVID-19 di masing-masing daerah,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah daerah, khususnya di sembilan daerah yang mengalami peningkatan jumlah kasus positif COVID-19, untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah kasus sebesar-besarnya, agar penanganan kasus dapat dilakukan sedini mungkin. dan tidak menyebar. lebar.

Pemerintah daerah perlu aktif membaca data perkembangan COVID-19 di daerahnya dan mengintensifkan upaya pengujian, pelacakan dan pengobatan (3T) serta disiplin protokol kesehatan untuk meningkatkan program vaksinasi COVID-19, katanya.

Artikel sebelumyaPolisi temukan benih lobster Rp 11 miliar di mobil netral
Artikel berikutnyaBPPT menggunakan bibit flare lokal untuk rekayasa cuaca.