Beranda News Bamsoet mempertahankan kebijakan untuk menghindari insiden yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Bamsoet mempertahankan kebijakan untuk menghindari insiden yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Di tengah pandemi COVID-19 yang mengganggu berbagai persimpangan ekonomi, memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada investor menjadi kunci untuk memastikan investasi terus tumbuh, sehingga ekonomi dan kesejahteraan manusia juga meningkat.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabovo untuk mencegah penegakan hukum yang kontraproduktif yakni penegakan hukum yang dapat menghambat upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mendukung langkah Kapolri yang mengeluarkan surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2. / 2021.

Dalam surat tersebut, Kapolda menginstruksikan kepada Dietreskrimum dan Direskrimsus agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap praktik tersebut untuk kepentingan kelompok, serta ikut serta dalam permainan mafia tanah, serta terus meningkatkan komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan BPCP, kejaksaan dan kejaksaan. BPK. di wilayah kerjanya masing-masing.

Menurut Bamsot, perintah itu tidak dimaknai sebagai perlindungan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perwakilan bisnis atau birokrasi pemerintah.

“Namun bagi pihak kepolisian untuk mendukung upaya percepatan perizinan untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman bagi investor yang akan menanamkan modalnya dan menanamkan modalnya di berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya.

Dewan Pembina KSPPP (Keluarga Besar Purnawirawan Polisi) menjelaskan, koordinasi antara Dithreskrimum dan Direscrimsus dengan BPCP, Kejaksaan dan BPK juga bertujuan untuk meningkatkan berbagai hal.

Antara lain, katanya terkait dengan pemantauan, pengawasan, pendampingan dan pendampingan dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu dalam pelaksanaan program dan pemanfaatan anggaran Perlinkes, Perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM, dukungan korporasi dan bisnis. insentif. … Selain memantau dan mengawasi pelaksanaan belanja daerah (APBD).

“Di tengah pandemi COVID-19 yang telah mengganggu berbagai persimpangan ekonomi, memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada investor adalah kunci agar investasi tetap tumbuh, sehingga ekonomi dan kesejahteraan manusia juga tumbuh, ” dia berkata.

Selain itu, menurut dia, perlu meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah daerah agar uang yang sudah tersedia untuk kebutuhan berbagai kalangan tidak berakhir di rekening bank.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Tahun 2021-2026 menjelaskan, berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri hingga 15 Juli 2021, tercatat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Belanja pemerintah untuk APBD hanya 35,18 persen, lebih rendah dari tingkat pemanfaatan anggaran per 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen.

Sementara itu, realisasi belanja APBD kabupaten kota per 15 Juli 2021 hanya sebesar 32,11 persen, lebih rendah dari indikator per 31 Juli 2020 yang sebesar 37,50 persen.

Rendahnya penyerapan anggaran terutama di reorientasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama karena para kepala daerah takut ketahuan oleh BPK, BPKP, atau kejaksaan, yang bisa menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

“Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus bijaksana, salah satunya pelibatan unsur penegak hukum,” kata Bamset.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, keberadaan Telegram Polri menunjukkan Polri ingin menjadi bagian dari Polri. Penyelesaian masalah, tidak menjadi pengacau yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kementerian Keuangan melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2021 akan mencapai 7,07 persen. Momentum ini perlu dijaga dengan baik, antara lain dengan meningkatkan belanja pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur,” ujarnya.

Sehingga pertumbuhan ekonomi akan tetap positif pada kuartal berikutnya untuk mencegah Indonesia memasuki resesi lagi.

Artikel sebelumyaDAY6 hadiah "Selamat" versi penggemar
Artikel berikutnyaGugus Tugas COVID-19 Bekasi Larang Warga Adakan Lomba 17 Agustus