Beranda News Bapemperda DPRD Jabar memaparkan kata-kata Raperda tentang desa wisata

Bapemperda DPRD Jabar memaparkan kata-kata Raperda tentang desa wisata

Desa-desa wisata tersebut ditata atas dasar budaya berupa daya tarik terhadap tradisi budaya dan kearifan lokal.

Bandung (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) memaparkan bahasan Raperda Desa Wisata yang memiliki strategi peningkatan potensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar daerah. Desa Wisata.

“Dengan demikian, berkat Raperde ini, diharapkan pemerintah provinsi mendapat perlindungan hukum yang memadai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, serta dalam pengelolaan desa wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan. masyarakat pedesaan melalui ketersediaan tenaga kerja baru, tempat dan bidang kegiatan,” kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD. Kusnadi Provinsi Jawa Barat saat dihubungi melalui telepon, Kamis. Kusnadi mengatakan bahasa lain dalam perda tersebut merupakan strategi penguatan kelembagaan desa wisata, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, pelaksanaan tiga kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata. desa dan sumber daya manusia desa wisata.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa wisata dilakukan oleh pengelola desa wisata, perwakilan dunia usaha dan masyarakat sekitar desa wisata. Peningkatan kapasitas dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang pariwisata, dana untuk melaksanakan program sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di desa wisata dan program lain yang diperlukan sesuai dengan sifat dan kondisi desa wisata.

Kusnadi melanjutkan: Raperda Desa Wisata juga memuat pedoman pengembangan dan pengelolaan desa wisata, namun ketentuan yang menjadi arah kebijakan utama untuk memastikan peran pemerintah provinsi dalam pengembangan desa wisata tertuang dalam peraturan tentang pariwisata. strategi pemberdayaan desa.

Ia mengatakan, draf perpres tersebut juga menjabarkan sejumlah strategi pemberdayaan desa wisata, antara lain penguatan kelembagaan desa wisata, penyediaan infrastruktur, terutama akses jalan, infrastruktur publik, fasilitas umum dan pariwisata.

Kemudian tentang transportasi, penelitian dan pengembangan, promosi dan informasi di tingkat nasional dan internasional dengan menggunakan teknologi informasi dan pengembangan kemitraan.

Selain strategi pemberdayaan, perda ini juga mewajibkan pemerintah provinsi untuk dapat memberikan penghargaan kepada desa wisata yang berkinerja baik, dengan memperhatikan kontribusi desa wisata terhadap pengembangan budaya tradisional dan pelestarian serta perlindungan lingkungan.

Sementara itu, dalam hal mempromosikan pelestarian desa adat, kata dia, Raperda ini memang dirancang dengan fokus pada pelestarian cagar budaya.

“Selain pariwisata berbasis sumber daya alam dan produk buatan, desa wisata ditata berbasis budaya berupa atraksi tradisi budaya dan kearifan lokal,” ujarnya.

Kusnadi juga menjelaskan bahwa Desa Wisata Raperda telah menyusun strategi kemitraan antara desa wisata dengan pemerintah provinsi yang akan berperan dalam menghubungkan pengelola desa wisata dengan jaringan usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

Raperda, lanjutnya, berkomitmen untuk memastikan desa wisata berdampak langsung, terutama dari sisi ekonomi, bagi masyarakat sekitar.

Dengan demikian, rancangan keputusan ini mengatur bahwa masyarakat sekitar memiliki hak untuk berpartisipasi baik dalam pengembangan, promosi, pengelolaan, dan pemberdayaan desa wisata.

“Masyarakat sekitar berhak mendapatkan manfaat dan/atau nilai tambah untuk pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan desa wisata,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, dalam proses penyusunan Perda ini, peraturan perundang-undangan terkait di tingkat pusat dan daerah, termasuk Perda No. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penerapan Pariwisata dan Peraturan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025.

Hal ini dilakukan dalam bentuk delapan upaya agar pembentukan Perda ini harmonis dan tidak menimbulkan duplikasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan untuk Perda No. 8 Tahun 2008, yang mengatur pariwisata secara umum, Kusnadi menyatakan bahwa Raperda ini diharapkan menjadi lex specialis yang mengatur desa wisata, mengingat Perda no. 8 Tahun 2008 tidak mengatur materi muatan.

Namun ketentuan perda ini sejalan dengan tujuan, asas, dan asas penyelenggaraan kepariwisataan dalam Perda No. 8 untuk tahun 2008.

“Eta Raperda berkomitmen memberikan payung hukum sebagai dasar penguatan implementasi masterplan pariwisata,” ujarnya.

Artikel sebelumyaDua Tersangka Suap Pemkab Indramay Segera Diadili
Artikel berikutnyaPelanggaran HAM di sektor publik tetap tinggi