Beranda Nusantara "Bara Dwapa", pesan dari Sumatra ke COP-26 Glasgow

"Bara Dwapa", pesan dari Sumatra ke COP-26 Glasgow

Menurut UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, TWA Seblat tidak dapat digunakan untuk pertambangan batubara.

Kota Benkulu (ANTARA) – Bersamaan dengan KTT Iklim atau COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia, Bright Sumatran Network for Clean Energy (STuEB) bermitra dengan Watchdoc meluncurkan film dokumenter terbatas baru berjudul Bara Dwapa, yang menyoroti dampak nyata yang dialami oleh masyarakat di pulau sumatera akibat berkembangnya industri batubara fosil.

Dalam film dokumenter ini, masyarakat dan aktivis Sumatera menyerukan pesan penting untuk mengingatkan dampak negatif dari proyek batu bara yang dicanangkan dan direncanakan oleh Presiden Joko Widodo.

Meski Sumatera saat ini sebesar 4.263 megawatt (MW) dari 25 PLTU aktif, dengan kapasitas tersebut surplus sudah mencapai 55 persen, namun pemerintah tetap mendorong 22 PLTU baru dibangun dengan total kapasitas. dengan kapasitas 6789 MW. Sebagian besar PLTU ini telah diidentifikasi didukung oleh lembaga keuangan dari China.

Konsolidator STuEB Ali Akbar mengatakan peluncuran film dokumenter tersebut juga merupakan puncak dari rangkaian proteksi damai pada COP ke-26 yang digelar di berbagai wilayah Sumatera, Indonesia.

Mengirimkan pesan “Refuse to Extinction” untuk mengingatkan para pemimpin dunia, khususnya Presiden Indonesia, untuk serius mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah di berbagai belahan dunia, dengan meninggalkan kecanduan batu bara.

“Presiden terus berbicara tentang krisis iklim di forum global dan sangat yakin bahwa pemerintahnya serius dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Namun, yang dilakukan Djokovi di dalam negeri justru sebaliknya. Djokovi dan pemerintahannya terus membangun pembangkit energi kotor yang hanya akan memperburuk iklim global dan mengancam keselamatan warganya sendiri,” kata Ali di Bengkulu, Kamis.

Masyarakat di sekitar PLTU sudah lama menderita akibat pembakaran batu bara, katanya. Abu dan debu batubara telah menjadi makanan sehari-hari yang lebih cepat merusak paru-paru dan merusak mata pencaharian masyarakat baik di bidang pertanian maupun di sepanjang pantai.
Ia menambahkan, selama ini Presiden Joko Widodo belum memiliki komitmen besar dan tindakan nyata dalam upaya mengatasi dampak krisis iklim, seperti membuat paket-paket kebijakan seperti UU Minerba dan UU Ketenagakerjaan, malah terus memberikan kebijakan merah. karpet untuk energi batubara kotor.
Juru bicara #CleanIndonesia Trend Asia Ahmad Ashov Birri mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kota Nurbaya Bakar menyatakan pembangunan besar-besaran yang dilakukan presiden tidak boleh dihentikan atas nama deforestasi atau atas nama karbon. emisi.
“Model pembangunan saat ini terus mengarah pada ketimpangan yang berakar pada kerusakan lingkungan dan gagal melindungi hak-hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Oligarki pertambangan dan pertambangan batu bara masih menganut paradigma negara, terutama sekarang di Sumatera,” katanya.

Penyebab pemanasan global

Direktur Eksekutif Yayasan Srikandi Lestari Sumiati Surbakti juga mengatakan bahwa pembakaran batu bara merupakan sumber polusi yang signifikan dan berkontribusi terhadap emisi pemanasan global, dan sekitar 44 persen emisi karbon berasal dari batu bara.
“Kami meminta pemerintah Indonesia untuk tidak bermain-main dengan komunitas global tentang komitmen iklim dan segera mengambil tindakan nyata untuk menghentikan pembangunan PLTU baru di Indonesia, khususnya Sumatera,” katanya.
Pemerintah Indonesia telah menyatakan akan menghentikan pembangunan PLTU pada tahun 2030, namun pada kenyataannya pemerintah berencana untuk membangun 22 PLTU baru di Pulau Sumatera dengan total kapasitas sekitar 7 GW pada tahun 2028.

Status proyek PLTU tersebut bervariasi, yaitu 3 unit dengan total kapasitas 2.000 MW dalam pembangunan dan 19 unit dengan total kapasitas 4.790 MW dalam pembangunan.

Saat menghitung umur PLTU 20-30 tahun ke depan, terlihat jelas bahwa PLTU baru ini secara signifikan akan melebihi batas waktu penghentian pembangunan pada 2030 dan otomatis akan menutup peluang Indonesia untuk memenuhi target Perjanjian Paris. …
Diantaranya keberadaan PLTU Batubara yang berdampak negatif terhadap lingkungan, yaitu Sumatera Selatan 1 di Sumatera Selatan, Nagan Raya di Aceh, Teluk Sepang di Bengkulu, Jambi 1 di Jambi, Pangkalan Susu di Sumatera Utara.
Gangguan Kesehatan dan Lingkungan
Proyek PLTU Batubara di Sumatera berdampak langsung pada masyarakat sekitar, misalnya petani kehilangan lahan, anak-anak terpapar abu, konflik horizontal dan pencemaran sungai.

Di kawasan PLTU Pangkalan Susu, Sumatera Utara, beroperasinya PLTU berbahan bakar fosil ini telah mempersempit ruang tangkap nelayan akibat aktivitas pengangkutan batubara lepas pantai, sehingga mengurangi pendapatan nelayan hingga 70 persen. …

Dalam film dokumenter Bara Dwapa, keluhan ini juga didokumentasikan berdasarkan kesaksian Dodi Susanto yang mengeluhkan berkurangnya tangkapan ikan dan udang di sekitar Pulau Sembilang akibat tercemarnya pendingin dan abu dari pembangkit listrik tenaga uap yang mengalir ke laut.

Tidak hanya berdampak pada lingkungan, limbah fly ash dari PLTU juga merugikan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang menderita gatal-gatal, paru-paru hitam dan warga yang menderita ISPA akibat abu pembakaran batubara.

Pembangkit listrik tenaga batubara Teluk Sepang di Bengkulu kemudian membuang limbah cair ke laut tanpa izin dan menyebabkan kematian biota laut, seperti memindahkan tanaman ke lokasi proyek, mengangkut batubara yang melanggar peraturan dan tidak mematuhi Dokumen Amdal.
Sementara itu, di PLTU Ombilin di Sumatera Barat, dampak proyek PLTU juga berdampak pada kesehatan anak-anak di Desa Sijantang Koto. Hasil survei puluhan anak sekolah dasar tahun 2019 telah dirangkum.
Keanekaragaman hayati
Selain masalah pembangkit listrik di hilir sungai, pengembangan fosil batu bara juga mengancam kelestarian satwa langka yang dilindungi gajah sumatera di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat.
Lokasi rencana kegiatan penambangan milik PT Inmas Abadi di atas lahan seluas 4.051 hektar (ha), berada di Kawasan Konservasi TWA Seblat seluas 788 ha.

“Kami yakin saat penambangan dimulai, tidak hanya akan membahayakan kelestarian kawasan hutan di Seblat (TWA), tetapi juga akan mengancam badan Sungai Seblat. kebutuhan air,” kata juru bicara Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu. Olan Sakhayu.

Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, TWA Seblat tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan batubara.

Selain itu, hingga saat ini, PT Inmas Abadi belum memiliki izin untuk menyewakan areal penambangan batu bara, baik TWA Sebelat maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis dengan luas 1.917 hektar.

Asep Nasir, Ketua Kelompok Pemangku Kepentingan Hutan Lindung Seblat (KPHK), menjelaskan saat ini hanya ada 30 hingga 40 gajah liar di kawasan bentang alam Seblat.

Hal ini dikarenakan habitat gajah sumatera yang dilindungi telah terganggu, dan pertambangan dapat mengancam habitat alami gajah sumatera di bentang alam Seblat.

“Jangan sampai ini dikaitkan dengan kegiatan seperti pertambangan, keberadaan gajah sumatera di masa depan hanya akan menjadi sejarah bagi generasi selanjutnya,” kata Asep.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidine Merciah mengatakan telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) untuk mengkaji izin pertambangan batubara PT Inmas Abadi.
Rohidin mengatakan, pihaknya mengirim surat ke Kementerian ESDM karena PT Inmas Abadi tidak melakukan kegiatan apapun sejak izin dikeluarkan dan tidak ada kemajuan, apalagi kegiatan pertambangan.
Surat itu dikirim beberapa bulan lalu ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, karena kewenangan penerbitan izin pertambangan saat ini berada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut gubernur, pada 2017, Pemprov Bengkulu mengurangi luas areal tambang di PT Inmas Abadi saja dari 5.000 hektare menjadi 4.051 hektare.
Pemprov Bengkulu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memutuskan untuk mengurangi kawasan tersebut, karena lahan yang telah dikuasakan PT Inmas Abadi masuk dalam zona koridor gajah.
Selain itu, lokasi tambang batu bara pada tahun 2017 diakui sebagai ekosistem penting bagi konservasi gajah.

Artikel sebelumyaKhawatir akan terjadi longsor lagi, ratusan keluarga dari Pasaman Barat dan Sumatera Barat dievakuasi.
Artikel berikutnyaPolri Siapkan Skema Baru Operasi 2022 di Nemangkawi