Beranda Nusantara BMKG: Konsep bangunan jelek bukti masyarakat tidak siap menghadapi bencana

BMKG: Konsep bangunan jelek bukti masyarakat tidak siap menghadapi bencana

Jakarta (ANTARA). Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnavati, mengatakan buruknya konsep bangunan dan tata ruang kawasan permukiman menjadi bukti masyarakat tidak siap menghadapi bencana alam.

“Ini bukan gempa bumi yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau cedera dalam setiap kasus. Tapi ini terjadi akibat ambruknya gedung tersebut,” kata BMKG dalam keterangan tertulis yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Dvikorita mengatakan, dinamika kegempaan intermiten, ditambah dengan penataan ruang masyarakat yang tidak dirancang dengan baik dan disesuaikan dengan bencana alam, dapat memperburuk kondisi masyarakat akibat dampak gempa.

Menurut kajian BMKG, penyebab ambruknya bangunan tersebut, selain karena letaknya yang berada di atas lapisan tanah dengan klasifikasi tanah lunak (SE), adalah konstruksi bangunan yang tidak memenuhi syarat seismik. standar resistensi.

Misalnya, saat gempa berkekuatan 6,6 SR melanda Kabupaten Pandeglang, Banten pada Jumat (14/1). Kerusakan bangunan di tempat kejadian bisa disebut cukup serius.

Kerusakan banyak bangunan tersebut kemudian diperparah dengan kepanikan masyarakat akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk memprediksi dan menghadapi bencana alam.

Menurutnya, kenyataan ini membuktikan bahwa Indonesia belum siap menghadapi gempa besar yang bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, diperlukan konsep perencanaan dan pembangunan yang mempertimbangkan baik potensi risiko, dampak, maupun bahaya bencana alam di kawasan tersebut.

“Gambaran kepanikan masyarakat membawa pesan tersendiri, khususnya bagi para pemangku kepentingan, asosiasi pembina profesi dan kementerian terkait, mengenai perlunya pemahaman daerah, terutama yang berpotensi terkena dampak,” ujarnya.

Dwikorita berpendapat bahwa untuk meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan mitigasi struktural dan kultural gempa dan tsunami di masyarakat, perlu terus ditingkatkan melalui partisipasi aktif hubungan lima heliks semua pihak.

Dalam hal ini, ia meminta agar Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) bisa terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan pemahaman tentang perlunya memperketat penerapan aturan pembangunan gedung seismik S di kawasan atau zona yang berpotensi terkena gempa. dipengaruhi oleh aktivitas gempa.

“Saya berharap HAKI dapat bersinergi dan bersama-sama memberikan arahan positif kepada pemerintah daerah agar dapat segera diintegrasikan ke dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Padahal langkah dan sistem mitigasi bencana merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah atau kota berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018,” ujarnya.

Artikel sebelumyaWanna One memuncaki iTunes 14 negara berdasarkan angka "Indah (Bagian 3)"
Artikel berikutnyaPolisi tangkap sembilan pelaku pembakaran karaoke di Sorong