Beranda Nusantara BMKG minta pemerintah daerah serius menyikapi perubahan iklim

BMKG minta pemerintah daerah serius menyikapi perubahan iklim

Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim membutuhkan kemauan politik.

Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Peran badan pemerintahan daerah sendiri dinilai sangat penting, karena laju pembangunan daerah sangat tinggi.

“Tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memerlukan komitmen politik karena harus dimulai dari kepala daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Kepala BMKG Dvikorita Karnawati dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (6/8) malam.

Hal itu disampaikan Dvikorita dalam webinar yang diselenggarakan oleh Deputi Klimatologi BMKG pada Jumat (8/8), dihadiri oleh Agus Giustianto, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Christoph Zellvenger dari Global Atmosphere Watch (GAW) World Calibration Center dan Martin Steinbacher dari Science Activity. Pusat, Swiss.

Pejabat kabupaten/kota harus siap menghadapi bencana alam dan dampak perubahan iklim terburuk, seperti badai tropis, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang dan kekeringan, yang diperkirakan akan terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang lebih besar, kata Dvikorit.

Selain itu, dia mengatakan pencairan es di puncak Jaya Vijaya Papua yang diprediksi BMKG akan berhenti pada 2025 dan permukaan air laut akan naik.

Dia menekankan bahwa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diperlukan untuk mencegah risiko dan kerugian yang besar.

Dvikorita mengingatkan, upaya penanggulangan perubahan iklim merupakan tantangan karena memerlukan komitmen gotong royong dan interkoneksi yang kuat dari tingkat pusat hingga daerah dengan upaya yang komprehensif dan nyata.

Misalnya, mengintensifkan reboisasi yang tepat, pengendalian tata ruang yang berkelanjutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran, mempromosikan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, serta menerapkan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

<< Jika komitmen hanya dipenuhi oleh satu wilayah, itu menjadi kurang signifikan. Kita perlu membentuk pemahaman bersama bahwa perubahan iklim merupakan masalah dan ancaman bersama, yang juga perlu disikapi bersama, karena dampaknya tidak mengenal batas administratif. Masyarakat juga harus melibatkan lebih dari sekedar pemerintah,” ujarnya. Dvikorita mengungkapkan serangkaian fakta yang diterbitkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bahwa suhu pada tahun 2020 adalah salah satu dari 3 tahun terpanas yang pernah tercatat meskipun La Nina. Selain itu, rata-rata suhu permukaan global Bumi sekarang 1,2 derajat Celcius lebih tinggi daripada di tahun 1850-an. Di Indonesia, lanjut Dvikorita, berdasarkan pantauan BMKG, tahun 2020 tercatat sebagai tahun terpanas kedua, dan pengamatan dari 91 stasiun BMKG menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata pada tahun 2020 lebih tinggi 0,7 derajat Celcius dari rata-rata untuk periode dasar 1981. Keadaan ini, kata dia, menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim dan suhu udara yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, salah satunya kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kering ekstrim, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan. juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikel ke udara. “Saya berharap fakta-fakta ini dapat menjadi perhatian kita dan mencegah memburuknya pemanasan global,” pungkasnya.

Artikel sebelumyaBMKG: Potensi Badai Tropis Tidak Terdeteksi di NTT
Artikel berikutnyaGempa dengan magnitudo 4,4 melanda Bitunga