Beranda Hukum BPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Pengesahan RAPBR Jambi

BPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Pengesahan RAPBR Jambi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat memanggil 10 saksi untuk mengusut kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017.

“Hari ini pemeriksaan saksi korupsi suap terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017,” kata Pj. Juru Bicara BPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sepuluh saksi dipanggil, yakni Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri, empat anggota DNVR Jambi 2014-2019 Muntalia, Budi Yako, Rudi Vijaya dan Suprianto.

Selain itu, RD Sendhi Khefriya Vijaya selaku karyawan PT Athar Graha Persada, Veri Aswandi dari swasta, Basri sebagai karyawan logistik PT Athar Graha Persada, Muhammad Imaduddin selaku direktur PT Athar Graha Persada dan pengusaha Deki Nander.

Ipi mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Gedung Polres Jambi Kota Jambi.

Saat membangun kasus, PKC menduga bahwa unsur pimpinan DNRD Jambi meminta uang palu, meminta uang palu, mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini, meminta dana untuk proyek dan/atau menerima uang dalam berkisar antara 100 hingga 600 juta rupiah per orang.

Unsur pimpinan fraksi dan komisi di DNRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan mengumpulkan uang palu, dan menerima uang untuk kuota fraksi di kisaran rupiah. Mulai dari Rp 400 juta sampai dengan Rp 700 juta untuk setiap fraksi dan/atau penerimaan uang untuk perorangan berkisar antara Rp 100 juta sampai dengan Rp 140 juta atau Rp 200 juta.

PKC sebelumnya telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus ini, dan mereka saat ini sedang menunggu persidangan. Pihak-pihak yang diproses antara lain gubernur, pimpinan DNRD, pimpinan fraksi DNRD, dan pihak swasta.

Kasus tersebut bermula dari operasi penangkapan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya, PKC menemukan bahwa praktik penggunaan uang dengan palu tidak hanya diterapkan pada pengesahan RAPBD TA 2018, tetapi juga terjadi setelah TA 2017. Ratifikasi tahunan RAPBR.

Artikel sebelumyaPolisi Terapkan Artikel Berlapis untuk Orang Asing China, Bos, Pinjaman Ilegal
Artikel berikutnyaVersi Jepang dari pengisi suara pertama Nobita meninggal