Beranda Hukum Bupati Bintan menulis surat ke BNPP RI tentang penahanan enam nelayan di...

Bupati Bintan menulis surat ke BNPP RI tentang penahanan enam nelayan di Malaysia

Diduga, penahanan enam nelayan Bintan itu akibat kerusakan mesin kapal.

Bintan (ANTARA) – Bupati Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Apri Sujadi, menyurati Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Indonesia (BNPP) di Jakarta terkait pengaduan penahanan enam nelayan setempat oleh aparat keamanan di Johor, Malaysia.

Apri mengatakan, surat tersebut merupakan tindak lanjut laporan dari Dewan Pengurus Daerah Bintan Perikanan Tradisional (DPD KNTI).

“Diduga penahanan terhadap enam nelayan Bintan tersebut disebabkan oleh kerusakan mesin kapal, sehingga kapal hanyut dan masuk ke wilayah perbatasan laut teritorial Malaysia,” kata Bupati Apri Sujadi.

Apri mengatakan, surat bernomor P/858/136/VII/2021 itu dikirim melalui Seksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Daerah Kabupaten Bintana untuk mempercepat proses pelaksaan para nelayan lokal yang pulang dari Malaysia.

Dalam surat tersebut, Apri juga meminta bantuan hukum melalui koordinasi BNPP RI dengan KBRI Malaysia atau KJRI Johor.

“Kami berharap proses pemulangan nelayan Bintan dapat segera dilakukan oleh pihak berwenang,” kata Apri.

Bintana Buyung Adli, Ketua KSTI Kabupaten, menjelaskan kronologis penahanan enam nelayan tersebut bermula saat enam nelayan sedang melaut. perahu Kapasitas 3 GT lengkap dengan peralatan jaring dan rawai di titik koordinat 52 mil dari garis pantai Kampung Masiran dan barat pada Sabtu (7 Oktober).

“Mereka menggunakan dua sebuah perahu… Masing-masing ada tiga orang,” kata Buyung.

Pada hari Minggu (7 November) salah satu nelayan mengirim email. ada apa Safarudin sebagai pemilik sebuah perahu bahwa mereka telah ditahan oleh pasukan keamanan Malaysia.

“Mobil sebuah perahu mereka meninggal karena cuaca buruk, lalu pindah ke pulau Aur, Johor, dan langsung ada dalam pengawasan pihak berwajib,” ujarnya.

Buyung berharap masalah ini cepat selesai, karena ia merasa kasihan dengan keluarga almarhum.

Menurutnya, kejadian serupa sudah berulang kali terjadi pada nelayan tradisional setempat.

Ia meminta pemerintah memperhatikan nasib nelayan tradisional yang menangkap ikan di wilayah perbatasan dengan memberikan peta atau koordinat perbatasan agar nelayan memahami batas wilayah negara.

“Juga beri mereka komunikasi yang baik untuk berkomunikasi saat kapal rusak dan bisa masuk ke negara tetangga karena terbawa arus atau ombak,” ujarnya.

Pihaknya terus memantau perkembangan penanganan keenam nelayan tersebut melalui pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat di Malaysia.

Artikel sebelumyaKemarin, untuk mencegah korupsi, PPKM Otonomi Khusus Papua untuk Keadaan Darurat dilanjutkan
Artikel berikutnyaColdplay siap rilis album baru "Musik dari Spheres" Oktober 2021