Beranda News Calon presiden perseorangan masih sebatas mimpi still

Calon presiden perseorangan masih sebatas mimpi still

Semarang (ANTARA). Pembicaraan calon presiden dan wakil presiden perseorangan kembali berlangsung meski disadari konstitusi belum membuka peluang selain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket sebagai peserta pemilihan presiden/wakil presiden adalah dengan partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebelum pemilihan.

Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang tidak bergabung dengan partai manapun? Padahal, ayat (1) pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib tunduk kepada hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Peluang itu tetap ada sepanjang ditawarkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden minimal 20 persen kursi atau minimal 25 persen suara. pemilihan legislatif.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pilkada) mengatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu yang memenuhi persyaratan untuk memenangkan kursi minimal 20 persen suara. jumlah kursi DPR atau perolehan 25 persen suara sah tingkat nasional pada pemilihan anggota DPR RI sebelumnya.

Sayangnya, bagaimanapun, pasal tersebut tidak memiliki ambang batas maksimum untuk mencalonkan calon presiden atau mencalonkan diri sebagai presiden. ambang batas presiden (PT), sehingga jumlah peserta dibatasi. Pasti akan ada dukungan partai besar-besaran.

Misalnya, pada pemilihan presiden/wakil presiden 2019, mencontohkan pemilihan parlemen Indonesia 2014 dengan 560 kursi. Jumlah kursi parpol pendukung pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin adalah 337 kursi (60,17 persen), di antaranya PDI-P (109 kursi), Partai Golkar (91), PKB (47), PPP (39 kursi). .. ), Partai NasDem (35) dan Partai Nurani Rakyat (16).

Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno didukung oleh Partai Gerindra (73), Partai Demokrat (61), PKS (40) dan PAN (49) dengan total 223 kursi di DPR RI (38,98 persen). .

Pada Pilpres 2019, tidak ada partai politik yang dapat mengajukan pasangan capres/cawapresnya sendiri, namun harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 20 persen (112 kursi) dari total kursi dalam Pilpres. DNR RI 2014-2019. Bahkan, kemungkinan ada empat pasangan calon.

Selama masih berupa Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), perlu dicantumkan frasa “maksimal” dalam persyaratan Ini harus menampilkan setidaknya dua pasangan calon dari masing-masing Partai Demokrat.

Dalam RUU Pilkada (diperbarui 26 November 2020), khususnya terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), masih ada ruang bagi pasangan calon perseorangan. Namun, hingga pemilihan presiden, pintunya masih tertutup rapat.

Melalui DPD RI

Demikian juga pernyataan La Nyala Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia (DPD) Mahmoud Mattalitti bahwa DPD yang mewakili seluruh wilayah Indonesia idealnya dapat menjadi saluran bagi putra/putri terbaik bangsa non-partisan yang ingin maju sebagai calon presiden/wakil presiden melalui jalur perseorangan.

Seiring dengan kemunculan peserta pemilihan presiden, diskusi tentang perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali mengemuka dari jalur independen.

Dalam sejarah konstitusi, amandemen terhadap UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Rapat Umum Republik Rakyat Mongolia Ingushetia pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan kedua sampai keempat UUD 1945 diperkenalkan pada Sidang Tahunan MPR RI, yaitu perubahan kedua pada tanggal 7-18 Agustus 2000, perubahan ketiga pada tanggal 1-9 November 2001 dan perubahan keempat pada tanggal 1 Agustus. 11, 2002 …

Alasan yang muncul terkait dengan perubahan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengoreksi kemajuan dari perubahan pertama sampai keempat dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, serta sebagai titik tolak. bagi perseorangan atau non partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan presiden. Partai demokrat.

Hal ini disebabkan karena pada ayat (1) pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib tunduk pada hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Ayat (3) Pasal 28D menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Terkait sejumlah pasal konstitusi, La Nyala mempertanyakan mengapa untuk menjadi kepala pemerintahan, dalam hal ini untuk menjadi calon presiden/wakil presiden, hanya anggota atau kader partai politik yang harus menjadi anggota.

Meski begitu, tidak semua partai bisa mengusung kadernya karena keberadaannya. ambang batas presiden… Jadi benar-benar ada ambiguitas dan sesuatu yang paradoks.

Sebaiknya anggota legislatif (pemerintah dan DPR RI) mempertimbangkan pendapat anggota Dewan Pertimbangan Needdem Titi Anggraini agar calon independen ini tidak menimbulkan masalah khusus jika ada skema yang lebih fleksibel. untuk pencalonan Presiden/Wakil Presiden dengan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden.

Jika seorang calon independen, suka atau tidak suka, dia harus mengubah konstitusi. Namun, jika ambang batas pencalonan dihapuskan, hanya sebatas mengubah undang-undang tanpa perlu mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel sebelumyaSebanyak 47 desa di Mukomuko Regensi menyelenggarakan Pilkada secara bersamaan.
Artikel berikutnyaAnimasi "Rick dan Morty" Rule Space and Time, tayang 21 Juni