Beranda News Chuck Yimin: Tinjau Rencana PPN untuk Bahan Dasar

Chuck Yimin: Tinjau Rencana PPN untuk Bahan Dasar

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaymin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang pokok (sembako) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMC).).

“Saya kira perlu direvisi. Apalagi kebijakan itu diterapkan di masa pandemi dan situasi ekonomi saat ini sedang sulit,” kata Muhaymin Iskandar atau Chuck Iming dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Rencana kebijakan tersebut dapat membuat kehidupan masyarakat lebih memberatkan dan kontraproduktif dibandingkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP, katanya.

Ia memperkirakan jika barang pokok tersebut dikenakan PPN, akan membebani masyarakat, karena pedagang pasar saat ini dalam kondisi sulit, lebih dari 50 persen perdagangan mengalami penurunan.

“Jika kebutuhan pokok dikecualikan dari kategori barang yang tidak dikenakan PPN, tentu hal ini merugikan masyarakat, karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Ketua Umum DPP PKB menilai jika sembako dikenai PPN maka akan diterapkan teori efek domino, yaitu daya beli masyarakat, terutama karyawan perusahaan, berkurang dan pemulihan ekonomi semakin sulit.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan pembebasan PPN 0 persen untuk impor mobil dan properti untuk merangsang perekonomian agar pelaku usaha tersebut bisa bangkit kembali dan meningkatkan daya beli konsumen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah saat ini masih fokus pada pemulihan ekonomi, sehingga sangat menyayangkan keresahan masyarakat atas pengenaan PPN atas makanan pokok.

“Pemerintah sebenarnya menggunakan instrumen APBN, karena tujuan kita memulihkan perekonomian baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran,” kata Shri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis. .

Dia menjelaskan, RUU KUP baru saja dikirim ke DPR, tetapi belum dibahas, sehingga sangat disayangkan ada kehebohan tentang pengenalan PPN atas kebutuhan pokok.

Apalagi, kata dia, RUU KUP yang bocor dan dipublikasikan dengan bagian-bagian yang terpotong bukan seluruhnya, mengakibatkan keadaan “canggung”.

Artikel sebelumyaKomisi III DPR minta tidak ada lagi kebocoran dari sektor sumber daya alam
Artikel berikutnyaKapolri menginstruksikan kepada seluruh Polda untuk memberantas bandit.