Beranda News CI Center: Monitoring dan Evaluasi CI akan mengumpulkan enam indikator keterbukaan informasi

CI Center: Monitoring dan Evaluasi CI akan mengumpulkan enam indikator keterbukaan informasi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro mengungkapkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Terpusat (Monev KIP) 2022 akan mengevaluasi enam indikator keterbukaan pemerintah di tujuh kategori badan pemerintah.

“Ada enam indikator dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang baru. Pertama sarana dan prasarana, kedua kualitas informasi, ketiga jenis informasi, keempat komitmen organisasi, kelima inovasi dan strategi, dan keenam digitalisasi,” kata Donny Yoesgiantoro dalam acara bertajuk “Peluncuran E-Monev KIP 2022.” yang berlangsung pada hari Rabu di Pullman Hotels and Resorts, Jakarta.

Donnie menekankan bahwa komitmen organisasi merupakan indikator yang paling penting. Ia meminta semua lembaga dan lembaga negara yang dievaluasi oleh Komisi Informasi Pusat untuk berkomitmen dan bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat.

“Jika memungkinkan, skala komitmen ditingkatkan,” kata Donnie.

Tujuh kategori lembaga pemerintah yang akan dinilai oleh CI Pusat terdiri dari lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, lembaga nonstruktural, badan usaha milik negara, dan partai politik. .

Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev PID) tahun 2022 bertujuan untuk menilai sejauh mana otoritas publik, khususnya otoritas publik, memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan informasi kepada publik.

“Masyarakat berhak mengetahui informasi, dan instansi pemerintah wajib memberikan informasi kecuali informasi tersebut dikecualikan,” kata Donny.

Dia mengingatkan bahwa otoritas publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas dalam menghadapi arus informasi yang cepat karena perkembangan jejaring sosial. Hal ini dilakukan untuk mencegah misinformasi, misinformasi dan hoaks.

Untuk memastikan pelaksanaan Monev KIP 2022 terbuka dan akuntabel, alat evaluasi menggunakan sistem e-monev. Melalui sistem ini, otoritas pemerintah, serta masyarakat luas, dapat mengakses dan mengontrol proses evaluasi.

Perangkat e-monev juga merupakan database uji coba penyusunan peta digital yang menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, Donnie menekankan bahwa setiap entitas pemerintah yang menjadi subjek KIP Monev 2022 harus bekerjasama dalam bentuk respon dan kepatuhan pada semua tahapan. Hal ini karena keikutsertaan otoritas publik dalam Moneva 2022 merupakan bentuk lain dari kewajiban otoritas publik untuk terbuka.

“Kami meminta partisipasi lembaga negara. Dukungan ini sangat kami harapkan dalam rangka implementasi peta keterbukaan informasi publik di Indonesia,” kata Donny.

Artikel sebelumyaDPR minta pemerintah permudah pelayanan kesehatan atasi DBD
Artikel berikutnyaTiga partai politik Koalisi Indonesia Bersatu terdaftar di KPU