Beranda News CSIS: Usulan Penundaan Pemilu Harus Ditolak Karena Tidak Masuk Akal

CSIS: Usulan Penundaan Pemilu Harus Ditolak Karena Tidak Masuk Akal

Jakarta (ANTARA). Arya Fernandez, Kepala Departemen Kebijakan dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, mengatakan usulan beberapa pimpinan partai politik yang ingin menunda pemilihan umum 2024 harus ditolak oleh publik karena tidak berdasar dan tidak demokratis.

Menurut dia, pemilu tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal, karena ini amanat konstitusi yang mengharuskan masa jabatan dan kekuasaan presiden dibatasi.

“Dalam sistem presidensial (yang dianut Indonesia) ada doktrin pembatasan kekuasaan. Tujuannya agar terjadi regenerasi politik dan kemudian pergantian kepemimpinan, yang lebih penting pejabat eksekutif tidak mengejar kebijakan yang tidak demokratis,” kata Arya dalam diskusi virtual yang digelar di Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan itu, dia juga menolak alasan pimpinan parpol ingin menunda Pilkada 2024.

Arya mengatakan pimpinan parpol menggunakan dua argumen untuk menunda pemilu, yakni berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi dan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Arya menjawab alasan ekonomi tidak masuk akal karena pertumbuhan ekonomi sudah membaik.

“Data ekonomi (menunjukkan) bahwa kita sekarang tumbuh dan membaik. Pertumbuhan ekonomi, PDB kita (produk domestik bruto) tahun demi tahun pada tahun 2020 -2,07 persen, dan pada tahun 2021 +3,39 persen. Kami telah berkembang. Artinya ekonomi membaik,” kata Arya.

Dia menjelaskan, beberapa lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia, bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen pada 2023-2024.

Kemudian, berbicara tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, Arya mengklarifikasi bahwa hasil jajak pendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilihan.

Sejumlah hasil jajak pendapat, seperti yang dipublikasikan Indikator, menunjukkan mayoritas responden menentang perpanjangan masa jabatan presiden.

“Menggunakan dalih kepuasan publik untuk mendorong (perpanjangan) masa jabatan jelas tidak masuk akal dan tidak berdasarkan bukti, karena buktinya mayoritas penduduk tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan (presiden),” Arya Fernandez menjelaskan.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk meninggalkan ide ini, karena selain alasan yang tidak logis, wacana juga merupakan tindakan yang tidak demokratis.

“Keinginan untuk menunda pemilu atau keinginan untuk memperpanjang masa jabatan meniadakan kewajiban demokrasi. Komitmen kami ditandai dengan apa yang disebut tenggat waktu tetap (batas masa jabatan, red.),” jelas ilmuwan politik di CSIS Indonesia.

Tak hanya itu, wacana tersebut juga mengingkari semangat dan agenda Reformasi.

“Satu dari Roh (semangat, red.) Reformasi adalah pembatasan kekuasaan. Karena itu, amandemen konstitusi ketiga mengatur pembatasan dan ketangguhan proses impeachment,” kata Arya.

Artikel sebelumyaBanjir melanda desa Patemon Pamekasan
Artikel berikutnyaJumlah pasien rawat inap di Wisma Atlet berkurang 174 orang per hari