Beranda Nusantara CSO meminta 8 pemimpin e-commerce untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai

CSO meminta 8 pemimpin e-commerce untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dan peserta Parade Plastik Gratis 2021 menyurati delapan pejabat senior (CEO). perdagangan elektronik dan pasar meminta mereka untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai.

“Kami sangat berterima kasih atas pelayanannya. pengiriman e-niaga yang banyak membantu ketika meluncurkan program di berbagai daerah selama pandemi. Namun, opsi kemasan bebas plastik sekali pakai belum diperkenalkan secara masif, sehingga kami terpaksa tidak bisa melindungi laut dari sampah rumah tangga,” kata Founder Divers Clean Action Puspa Retweet dalam pesan yang diterima di Jakarta, Jumat. .

Sampah plastik dari belanja online, menurut studi tahun 2020 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meningkat sebesar 96 persen selama kendala sosial yang meluas (EIA). Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan 62 persen transaksi di sektor wadah belanja online (platform perdagangan) dan 47 persen di sektor jasa pengiriman makanan.

Oleh karena itu, kata dia, lebih dari 100 peserta Parade Plastik Gratis 2021 mengirimkan surat terbuka kepada CEO Tokopedia William Tanuwijaya, CEO Shopee Indonesia Chris Feng, CEO Bukalapak Muhammad Rahmat Kaimuddin, CEO Lazada Indonesia Chun Lee, CEO Blibli.com Kusumo Martanto, CEO Zalora Indonesia Anthony Fung, co-CEO Gojek André Soelistio dan Kevin Aluvi, serta President Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata pada Kamis (22 Juli).

Dalam surat terbukanya, ia mengatakan ingin mendorong para pelaku bisnis e-commerce (perdagangan elektronik) dan pasar untuk benar-benar mewujudkan gaya hidup tanpa plastik sekali pakai di masyarakat.

Melalui parade plastik gratis, mereka fokus untuk mendorong pengurangan konsumsi plastik sekali pakai, terutama untuk e-commerce, sekaligus menarik lebih banyak dukungan publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan sosial.

“Kemampuan untuk meminta tidak menggunakan plastik sekali pakai di toko online merupakan salah satu solusi untuk mengurangi volume plastik sekali pakai. kriminal ‘perdagangan elektronik‘harus menjadi yang terdepan dalam memastikan dan mendukung upaya tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan, terutama saat pandemi,kata CEO Yayasan Econusa, Bustar Maitar.

Surat terbuka tersebut meminta perusahaan untuk melakukan tindakan sebagai berikut, pertama, memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih (a) kemasan plastik sekali pakai minimum dan/atau (b) pengiriman yang berkelanjutan sehingga konsumen diberi kesempatan untuk meminimalkan dampak lingkungan. dari belanja online….

Kedua, mendidik pasangan Anda pedagang, mitra pengemudi dan mitra Kurir untuk dapat mengemas barang sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai.

“Sebenarnya ada solusi untuk mengganti kemasan plastik dan polistiren yang diperluasdengan tetap menjaga keamanan dan kebersihan barang. Ada perdagangan elektronik yang ada di halaman memeriksa memungkinkan untuk tidak menggunakan plastik atau kemasan yang dapat dikembalikan. Bayangkan jika semua orang merek e-niaga Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia memberikan peluang tersebut kepada konsumen, dan dampak positifnya pasti akan terasa,” kata Tiza Mafira, direktur eksekutif gerakan kantong plastik Indonesia.

Menurut juru kampanye Urban Greenpeace Indonesia Muharram Ata Rasyadi, produsen perlu semakin menyadari bahwa ada kesadaran publik yang meningkat tentang cara menghindari penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut studi Greenpeace Indonesia dalam laporan bertajuk “Bumi Bebas Plastik”, sekitar 75 persen responden (dari 623 responden) setuju untuk mengurangi atau bahkan berhenti menggunakan plastik sekali pakai untuk kemasan.

Hanya 20% yang menganggap kemasan plastik sekali pakai tidak berbahaya, sementara mayoritas responden menggantungkan harapan mereka pada produsen yang memiliki sumber daya untuk menyediakan kemasan alternatif kepada konsumen atau masyarakat.

“Sudah saatnya badan usaha memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang roadmap pengurangan limbah oleh produsen. Surat terbuka ini penting karena para penjahat perdagangan elektronik bukan bagian dari sektor industri, yang sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk menyusun rencana pengurangan sampah sesuai dengan ketentuan tersebut,” ujarnya.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Juni 2021, hanya 23 produsen yang mengajukan rencana pengurangan limbah mereka. Meski Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.75/2019 tentang Roadmap pengurangan sampah oleh produsen, direncanakan pengurangan jumlah sampah oleh produsen sebesar 30 persen sebesar 2029 *

Artikel sebelumyaMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: negara-negara G20 dapat mengkatalisasi restorasi lingkungan
Artikel berikutnyaAB6IX akan mengajukan gugatan pencemaran nama baik