Beranda News Cyber ​​Defense dan Interoperabilitas TNI

Cyber ​​Defense dan Interoperabilitas TNI

Jakarta (ANTARA) – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak signifikan terhadap peta politik global. Internet melahirkan revolusi informasi dan melahirkan sifat kekuasaan negara. Dari kekuatan keras yang mengandalkan paksaan, maka kekuatan lembut berdasarkan agenda pembingkaiandan persuasi, dan sekarang menjadi kekuatan dunia maya yang berbasis pada komunikasi dan informasi elektronik dan komputer (Nye: 2013).

Aktor non-negara muncul di dunia maya. Mereka bisa menjadi ancaman. Hal ini disebabkan oleh sifat dunia maya yang dapat diakses, murah, anonim, dan mudah dipelajari.

Kerentanan sistem internet memungkinkan menyerang negara-negara di dunia maya. Serangan siber memiliki banyak bentuk, mulai dari menghancurkan dan mencuri data hingga mengendalikan senjata dan infrastruktur suatu negara atau perusahaan.

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi banyak serangan siber untuk tujuan politik, ideologis, militer, dan ekonomi. Serangan ini menggunakan berbagai jenis senjata: virus, worm, Trojan, ransomware, operasi penolakan layanan (DDoS), dll. Meskipun senjata ini diukur dalam kilobyte, mereka sangat efektif dan dapat menyebabkan kerusakan tinggi dan kerugian tinggi.

Selama pandemi COVID-19 saat ini, serangan siber semakin meningkat. Pada September 2021, Trend Micro Research melaporkan bahwa serangan siber seperti ransomware menjadi lebih intens dan canggih. Sektor publik menjadi target utama, diikuti oleh sektor perbankan, kesehatan dan pengolahan makanan.

Pada 5 Mei 2021, ransomware Ryuk menyerang perusahaan energi terbarukan Norwegia, Volue. Puluhan terabyte data perusahaan dienkripsi secara otomatis. Volume menutup semua objek layanan dan menghentikan sementara pekerjaan. Fasilitas pipa dan pengolahan air ditutup di 200 kota. Pasokan gas berhenti. Kepanikan publik meluas. Lebih dari 85 warga Norwegia terkena dampaknya. Negara bagian telah menyatakan keadaan darurat.

Dua hari kemudian, perusahaan pipa minyak Amerika Colonial Pipeline diretas oleh ransomware DarkSide. Setengah dari pantai timur Amerika kekurangan bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan untuk: pembelian panik terjadi. Gubernur Georgia telah mengumumkan keadaan darurat. Colonial membayar peretas 75 bitcoin ($ 5 juta).

Dua contoh di atas menunjukkan betapa dahsyatnya serangan siber seperti Ryuk, DarkSide dan sejenisnya, sungguh luar biasa. Meskipun objek yang diserang bukanlah entitas negara secara langsung, namun hal itu mempengaruhi stabilitas negara secara keseluruhan.

Indonesia juga tidak luput dari sasaran serangan siber. Terlepas dari 212 juta pengguna aktif internet di negara tersebut (APJII: 2021), server Indonesia masih memiliki keamanan yang terbatas. Apalagi Indonesia bukan negara teknologi. Kerentanan dalam hal penyadapan dan pengawasan perangkat elektronik masih cukup tinggi.

Dalam konteks peristiwa tersebut di atas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan pertahanan negara perlu mengembangkan strategi dan inovasi untuk menjawab tantangan tersebut. perang dunia maya.

Pertama, diplomasi siber aktif. Diplomasi dipandang sebagai jembatan antara diplomasi publik (media) dan diplomasi formal (pemerintah). Diplomasi siber mencakup berbagai program diplomasi, seperti menjalin komunikasi dan dialog antara aktor negara dan non-negara; mencegah perlombaan senjata dunia maya; pengembangan norma global; dan mempromosikan kepentingan nasional di dunia maya melalui kebijakan keamanan siber dan strategi keterlibatan. TNI akan lebih aktif memimpin diplomasi siber ke depan.

Kedua, pengembangan kecerdasan siber. Salah satu cara untuk memastikan kelangsungan hidup negara adalah dengan mengumpulkan informasi tentang musuh dan bahkan sekutunya. Di masa lalu, negara-negara telah mengirim mata-mata untuk mengumpulkan informasi sensitif dan sensitif.

Teknologi saat ini telah mempermudah untuk memata-matai tidak hanya pembuat keputusan tetapi juga orang. Negara yang memiliki dan dapat menghasilkan teknologi baru dapat merekam jutaan panggilan telepon, melacak miliaran email setiap hari, dan menyimpan data pribadi orang. Namun, tantangan sebenarnya bagi TNI adalah bagaimana menganalisis data dalam jumlah besar ini untuk diperhitungkan saat membuat keputusan.

Ketiga, perang cyberpsikologis. Media sosial seperti pedang bermata dua: di satu sisi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, tetapi di sisi lain, dapat digunakan sebagai senjata untuk menyebarkan ide dan informasi yang salah. Oleh karena itu, TNI memiliki peran untuk membersihkan media sosial dari upaya-upaya yang mengancam integrasi nasional.

Relevansi interaksi

Interaksi dalam dunia militer dikaitkan dengan “C4ISR” (command, control, communications, computer, reconnaissance, surveillance, reconnaissance), dimana interaksi merupakan faktor kunci terlaksananya operasi militer gabungan yang efektif yang melibatkan beberapa organisasi atau unit di seluruh operasi. spektrum.

Dalam konteks perlindungan terhadap serangan siber, interoperabilitas di lingkungan TNI tidak hanya mencakup dimensi, tetapi juga organisasi pertahanan, organisasi militer internasional, dan unit di lingkungan TNI itu sendiri, terutama unit TNI yang melayani dunia maya. Interoperabilitas antar layanan dan sistem akan membantu TNI dalam hal kecepatan penerimaan data dan memperkuat kerja sama dengan negara lain yang memiliki peralatan canggih.

Pada akhirnya TNI perlu mengambil langkah serius untuk meningkatkan strategi dan sinergi di bidang pengembangan organisasi, teknologi, kebijakan dan doktrin. Panglima TNI menghadapi tugas berat untuk menyeimbangkan semuanya untuk menangkis serangan siber.

*) Ngashiman Joyonegoro adalah Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan.

Artikel sebelumyaDebut "Abadi" menghasilkan 1 triliun rupiah Indonesia di box office AS
Artikel berikutnyaDPR menggelar rapat paripurna untuk memutuskan pencalonan Panglima TNI