Beranda Hukum Dengar pendapat polisi dan IDI untuk memerangi kesalahan informasi kesehatan

Dengar pendapat polisi dan IDI untuk memerangi kesalahan informasi kesehatan

Jakarta (ANTARA) – Irjen Polri Dedi Prasetyo, Kabag Humas Polri, dan jajarannya bertemu dengan perwakilan Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk membahas berbagai persoalan. terkait dengan kesehatan, salah satunya adalah penanganan misinformasi kesehatan di masyarakat dan media sosial.

Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, mengatakan pertemuan itu juga digelar untuk mempererat hubungan kedua instansi.

“Mempertahankan dan memperluas kerjasama yang telah dilakukan selama ini, misalnya pelaksanaan program vaksinasi nasional. Selain itu, komunikasi antara IDI dan Polri terkait dengan misinformasi tentang kesehatan masyarakat,” kata Ramadhan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam rapat yang digelar pada Kamis (5 Desember) di Mabes Polri, Ramadhan melaporkan, PB IDI menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu program vaksinasi Covid-19 secara door to door.

“PB IDI juga sudah menyatakan ingin melakukan audiensi dengan Kapolri, sekaligus memperbaiki nota kesepahaman yang sudah ada,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ramadhan, pimpinan IDI juga melaporkan perlunya bantuan kepolisian dalam menerapkan atau melonggarkan upaya kesehatan dan menjalin kerjasama dengan media.

“Merespon hal tersebut, Kabag Humas menjelaskan langkah-langkah membangun relasi dengan media. Dan bagaimana proses pengelolaan media yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya dalam menangani Covid-19,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyebaran hoaks terkait kesehatan masih marak di masyarakat melalui media sosial, terutama di masa pandemi COVID-19. Penyebaran hoaks ini berimbas pada masyarakat yang berimbas pada perjuangan melawan Covid-19.

Selain pandemi Covid-19, kita juga ditakuti dengan hoaks tentang penyakit hepatitis misterius yang sedang ditangani pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan turun (lepas landas) hampir semua hoaks terkait Covid-19 yang beredar di media sosial.

Berdasarkan data yang diterima ANTARA pada Rabu, per 11 Mei, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengundurkan diri 5.666 laporan palsu tentang Covid-19 dari total 5.946 laporan palsu.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengimbau masyarakat mewaspadai informasi palsu atau hoaks yang mengaitkan kasus hepatitis akut dengan vaksin Covid-19.

Artikel sebelumyaDemokrat tak berani gabung koalisi Golkar, PAN, PPP
Artikel berikutnyaWakil Ketua Kementerian Sumber Daya Alam: PTM harus memperhitungkan ancaman penularan penyakit