Beranda Nusantara DKI Jakarta Perkuat Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

DKI Jakarta Perkuat Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

Jakarta (ANTARA) – Utusan Khusus Gubernur DKI Jakarta untuk Perubahan Iklim Irvan Pulungan mengatakan, Pemprov DKI sedang berupaya memperkuat kapasitas adaptasi iklim di wilayahnya.

“Selama ini adaptasi hampir seperti anak tiri dan kalau tidak salah rencana aksi itu tidak pernah menjadi produk hukum,” kata Irvan dalam diskusi publik virtual tentang perubahan iklim dan ancaman banjir di pesisir Jawa. Jakarta, Kamis.

SK Gubernur No. 90 Tahun 2021 digunakan sebagai produk hukum untuk mendorong kota Jakarta, sistem perkotaan Jakarta, untuk meningkatkan kapasitas adaptifnya terhadap dampak perubahan iklim, termasuk banjir dan ancaman tenggelam.

Irvan mengatakan, ada tiga faktor yang dapat menyebabkan potensi tenggelamnya Jakarta, yaitu penurunan muka tanah akibat pengambilan dan pengambilan air tanah, karena disebabkan oleh urbanisasi yang masif dan pola pembangunan yang memberikan tekanan tanah yang sangat tinggi di DKI Jakarta.

Faktor lainnya adalah 40 persen wilayah Jakarta secara geografis selalu berada di bawah permukaan laut, dan kenaikan permukaan air laut akibat dampak perubahan iklim berkontribusi terhadap potensi tenggelamnya Jakarta.

Irvan mengatakan, DKI Jakarta baru saja menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Rendah Karbon.

DKI bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada tahun 2030, tetapi secara ambisius ingin mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50 persen.

“Ini adalah pernyataan yang sangat kuat yang tidak hanya mendorong Jakarta untuk melakukan bagiannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga membantu mengatasi tantangan perubahan iklim, yang konsekuensinya pada akhirnya akan membanjiri DKI Jakarta,” kata Irvan.

Pergub juga menyebutkan bahwa aksi adaptasi akan diatur oleh produk hukum, sehingga diharapkan dapat mendorong pendanaan dan implementasi aksi yang berkelanjutan.

“Dalam Pergub ini, kami tegaskan bahwa aksi adaptasi diatur dengan produk hukum yang kami yakini akan berkontribusi pada pembiayaan dan implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Irvan.

Pemerintah DKI juga telah berinisiatif untuk membentuk kelompok kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang memiliki empat kelompok kerja (pokja), yaitu kelompok kerja mitigasi, kelompok kerja adaptasi, kelompok kerja dan kelompok penelitian dan teknologi.

Pokja Riset dan Inovasi akan mengumpulkan semua riset yang ada dan menganalisisnya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan di DKI Jakarta.

Selain itu, harus ada pemerintah kota baru dengan tata kelola multi level untuk mendorong pemerintah daerah di Indonesia mengatasi perubahan iklim.

“Integrasi vertikal dan horizontal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antara pemerintah daerah dalam ekosistem atau wilayah yang sama, harus didorong untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah perubahan iklim, terutama banjir atau penurunan muka air tanah,” katanya *.

Artikel sebelumyaAEER: PLTU Batubara Ancam Gajah dan Harimau Sumatera
Artikel berikutnyaAnak mulai PTM, Adelia Pasha rajin mengingatkan proke