Beranda News DNRD Jember minta BPC audit investigasi anggaran COVID-19

DNRD Jember minta BPC audit investigasi anggaran COVID-19

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – DPRD Kabupaten Jember meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus atau penyidikan anggaran COVID-19 2020 dengan mengirimkan surat permintaan audit khusus ke BPK Jatim.

“Laporan Pemeriksaan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember 2020 menemukan bahwa anggaran darurat untuk bantuan COVID-19 sebesar Rs 107 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketua DPRD Jember M Itkon Syauki. setelah konfirmasi melalui telepon, Kamis malam.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Jember pada masa pemerintahan Bupati Jember Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan COVID-19 pada tahun 2020, mencapai Rs. reorientasi anggaran darurat (BTT).

Laporan audit BPK menyebutkan total pengeluaran Satgas mencapai Rp 220,5 miliar, namun merugi Rp 107 miliar tanpa persetujuan surat tanggung jawab (SPJ), sehingga kelengkapan SPJ untuk memerangi COVID-19 hanya Rp 74,7 miliar. .

Sisa dana Rp 18,9 miliar kemudian disimpan secara tunai di Rekening Kas Umum Daerah bersama Bendahara Umum Daerah (BUD) sebelum akhirnya dikembalikan masing-masing Rp 17,8 miliar pada 2020 dan Rp 1,8 miliar pada 2021. tahun.

“Berdasarkan temuan tersebut, manajemen DPRD Jember sepakat meminta BPK untuk melakukan audit khusus untuk tujuan tertentu, karena uang pemerintah Rp 107 miliar untuk menangani COVID-19, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jember kepada PKB. politikus.

Ia berharap, hasil rekomendasi BPK tersebut dapat dimasukkan dalam audit khusus anggaran COVID-19 tahun 2020, dan jika ada kemungkinan kerugian keuangan negara dapat diproses oleh aparat penegak hukum. .

“Jika hasil pemeriksaan BPK nanti menunjukkan adanya kemungkinan kerugian negara, maka kasusnya bisa dirujuk ke aparat penegak hukum, karena ada kemungkinan korupsi dalam pembelanjaan dana BTT COVID-19,” ujarnya.

Sebelumnya, Direksi Jatim memberikan opini tidak wajar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020, karena ada tujuh poin penting yang menjadi alasan LKPD Jember itu. tidak disajikan secara wajar: di antaranya tidak ada pengesahan anggaran APBD 2020.

Artikel sebelumyaRCMP tangkap 7 kapal pukat harimau di perairan Rokan Hilir
Artikel berikutnyaKetua MPR mengucapkan terima kasih kepada USK yang telah menerima mahasiswa dari Papua