Beranda News DPD bersikeras revisi UU Kepegawaian

DPD bersikeras revisi UU Kepegawaian

Jakarta (ANTARA) – Panitia Legislasi (PPUU) DPD RI merencanakan usulan amandemen atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Tidak berubah selama sembilan tahun, yang perlu disesuaikan untuk mencerminkan digitalisasi saat ini,” kata Wakil Ketua PPUU DPD RI, Ajbar, saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Ajbar menjelaskan, usulan tersebut sudah dibahas di tingkat DPD RI, dan pada 2022 akan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Di luar itu, kata Aybar, alasan lainnya adalah pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya tata kelola digital.

UU Pelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu efektivitas fungsi pemerintahan itu sendiri.

Selain UU Pelayanan Publik, kata Aybar, DPD RI juga mendorong lahirnya UU No 6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Kemudian DPD RI juga mendorong agar Prolegnas 2022 merundingkan kembali UU Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan UU Daerah Kepulauan. Kedua RUU ini masuk dalam Prolegnas 2021.

Artikel sebelumyaKetua MPR Tingkatkan Sinergi dengan Menkeu
Artikel berikutnyaKejaksaan NTB berupaya mengembalikan status tanah bekas pusat perbelanjaan LCC