Beranda News DPD RI Gugat Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden

DPD RI Gugat Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPD RI pada Jumat menyepakati lembaga secara kelembagaan akan mengajukan uji materi (judicial review).peninjauan kembali) terkait ambang batas pengangkatan Presiden/Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi.

“Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi masyarakat sipil yang diterima pada saat audiensi, FGD dan kunjungan kerja, DPA RI secara kelembagaan akan mengusulkan peninjauan kembali berkaitan dengan ambang batas presiden ke Mahkamah Konstitusi. Bisakah kita mencapai kesepakatan hari ini?” kata Ketua AA DPD RI LaNyalla Mahmoud Mattalitti yang memimpin rapat paripurna di gedung DPD RI di Jakarta, Jumat.

Semua anggota DPA RI setuju sekaligus. LaNialla kemudian memukul palu pengadilan tiga kali.

LaNialla, dalam kata pengantar persidangan, menjelaskan tentang calon presiden dan wakil presiden, serta tentang ambang batas presiden bukan ide baru.

Namun, menurutnya, hal itu sudah menjadi wacana publik sejak 2003 atau 2004, saat Komisi Pengkajian Konstitusi (K3) MPR bekerja, dan menjelang pemilihan umum 2009.

LaNialla mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan proposal calon individu, serta ambang batas presiden Di antaranya adalah dukungan yang lebih kuat terhadap gagasan dan wacana calon perseorangan. ambang batas presiden 0 persen.

Ia menjelaskan, pihaknya berusaha memasukkan usulan RUU (RUU) pemilu ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, namun tidak disetujui DPR dan pemerintah.

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi upaya hukum beberapa anggota DPA RI yang telah melakukan peninjauan kembali bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi. Kami mendukung upaya ini,” katanya.

Wakil Ketua Komite I DPA RI Filep Wamafma menilai langkah DPA sudah tepat mengajukan gugatan ke MK tentang ambang batas pencalonan calon presiden.

Menurutnya, selama ini DPD RI banyak menerima usulan dari masyarakat agar ambang batas pencalonan calon presiden dihapuskan atau sama dengan 0%.

“Dari sudut konstitusi, hampir setiap warga negara memiliki hak dan posisi yang sama dalam pencalonan dan pemilihan. Oleh karena itu, tidak perlu ada pembatasan yang menghalangi atau menghalangi seseorang untuk memilih atau terpilih sebagai presiden atau wakil presiden,” ujarnya. .

Karena itu, dia mengevaluasi langkah DPD yang akan menggugat. ambang batas presiden ke Mahkamah Konstitusi merupakan langkah menuju terciptanya iklim demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia.

Menurut dia, Komite I DPA akan mendukung upaya memperjuangkan aspirasi rakyat agar ambang batas pencalonan presiden 0 persen.

Artikel sebelumyaKasad memberi penghargaan kepada tentara yang gagal melakukan perampokan bersenjata
Artikel berikutnyaUPTD Balintan mulai menguji tempat pengolahan hortikultura DPI.