Beranda Warganet DPR akan berhenti membahas RUU tentang PB jika "jalan buntu" tentang BNPB

DPR akan berhenti membahas RUU tentang PB jika "jalan buntu" tentang BNPB

Komisi VIII ingin klarifikasi tentang sikap pemerintah terhadap institusi.

Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR menegaskan akan menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana (RUU PB) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) kecuali jika ada kesepakatan. jalan buntu sesuai nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau kita tidak menemukan titik temu tentang lembaga BNPB, kita bicarakan terus terang di dalam perusahaan jika terus berlanjut. jalan buntu kami akan menjatuhkan Undang-undang yang kami cari, masih banyak undang-undang tentang orang tua, undang-undang tentang anak yatim, undang-undang tentang zakat dan wakaf yang menjadi perhatian kami, ”kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili di Jakarta pada hari Selasa.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Kemensos dan Komite II DPD, politisi Partai Golkar itu mengatakan, alasan pemerintah tidak menyebutkan nomenklatur BNPB karena terlalu teknis atau karena fleksibilitasnya.

Ace menjelaskan bahwa undang-undang lain menyebutkan banyak nomenklatur khusus dan eksplisit untuk lembaga. Menurutnya, persoalan penanggulangan bencana bersumber dari konstitusi dan tujuan negara, oleh karena itu perlu dicantumkan nomenklatur khusus badan tersebut.

Selain itu, Komisi VIII menegaskan ingin mempertahankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam RUU BOP karena lembaga penanggulangan bencana memiliki fungsi koordinasi. Menurut dia, fungsi koordinasi hanya dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk badan.

Oleh karena itu, ia menilai BPBD sudah sesuai dan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah Inventarisasi). BPBR versi pemerintah juga telah digantikan oleh perangkat daerah.

Menurutnya, penggunaan nomenklatur BPBR sesuai dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Nomenklatur satuan kerja di setiap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan negara memperhatikan pertimbangan kementerian, departemen, dan lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab di bidang tersebut,” katanya.

Selain prinsip anggaran daerah, Komisi VIII mengidentifikasi beberapa kasus di daerah yang tidak memiliki anggaran penanggulangan bencana karena semuanya bergantung pada pemerintah pusat. Karena itu, menurut Ace, saat merevisi UU PB, dia ingin penganggaran wajib untuk Kantor Wilayah Penanggulangan Bencana (KPBD),

“Atas dasar itu, Komisi VIII ingin mendapat penjelasan tentang sikap pemerintah terhadap institusi dan tentunya terhadap anggaran. Apakah akan tetap pada posisi semula, dan kedua, kita perlu penjelasan lebih lanjut, argumentasi hukum, di luar sudut pandang penanggulangan bencana,” ujarnya.

Artikel sebelumyaBanjir bandang di Limboto, Gorontal
Artikel berikutnyaKasus positif menurun 11 minggu setelah lonjakan kedua