Beranda News DPR RI minta pendapat Sumsel soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

DPR RI minta pendapat Sumsel soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Palembang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pendapat Pemprov Sumsel terkait rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol.

Ketua DPR Taufik Basari di Palembang, Senin, mengatakan, penyusunan RUU larangan miras didasarkan pada banyak masalah akibat konsumsi minuman beralkohol yang sering menyebabkan kematian. .

Selain itu, terjadinya dampak negatif yang berdampak pada kesehatan, gangguan psikis, serta pelanggaran ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dengan demikian, kunjungan kerja Badan Legislasi DPR Republik Ingushetia ke Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan RUU tentang larangan minuman beralkohol, untuk mendapatkan formula pengaturan dan implementasi kebijakan. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian produksi, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol.

“Ini juga berkaitan dengan efisiensi atau hambatan dalam penegakan hukum,” katanya.

Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumsel yang menerima DNR sebagai anggota Republik Ingushetia, mengakui banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan minuman beralkohol, baik bagi kesehatan fisik maupun psikis.

Dampak minuman beralkohol terhadap kesehatan fisik walaupun bersifat kronis akan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, secara ekonomi juga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Namun, lanjutnya. beberapa kelompok masyarakat masih mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual, adat dan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Selain itu, kebanyakan orang percaya bahwa minuman ini baik untuk tubuh dan gaya hidup.

“Secara hukum, pengaturan umum minuman beralkohol masih bersifat parsial, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk undang-undang untuk meminimalisir dampak negatif minuman beralkohol,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya mendukung inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyusun RUU larangan minuman beralkohol.

Undang-undang ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi pengawasan, pengendalian, dan pemberian kepastian hukum terkait peredaran produk alkohol.

Untuk itu, ia berpendapat bahwa pemerintah daerah harus diberi kewenangan untuk memimpin dan mengawasi masyarakat, karena mereka lebih dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Tidak seperti sekarang, hanya diinstruksikan untuk mengontrol, tetapi tidak bisa memberikan sanksi kepada yang melanggarnya,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR RI yaitu Sturman Panjaitan, Arteria Dahlan, I Ketut Kariyasa Adnana, Darmadi Durianto, Christina Aryani, Lamhot Sinaga, Desi Ratnasari.

Artikel sebelumyaMenkumham desak ekonomi kreatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
Artikel berikutnyaPolisi selidiki kasus penelantaran anak di Sukabumi