Beranda News DPRP Papua Barat Pertanyakan Alokasi 2,25% Dana Otsus Papua

DPRP Papua Barat Pertanyakan Alokasi 2,25% Dana Otsus Papua

Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan kepada Papua dan Papua Barat…

Manokwari (ANTARA) – Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat Dominggus Urbon di Manokwari, Jumat, menilai pemerintah pusat masih berperan. penyelenggara acara (EO) Pembangunan Papua dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus), sehingga patut dipertanyakan.

“Artinya pemerintah pusat belum memberikan kewenangan penuh kepada Papua dan Papua Barat untuk mengelola 2,25 persen dana Otsus Papua yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBN,” kata Dominggus Urbon.
Dikatakannya, 2,25 persen dana Otsus Papua merupakan hak, wewenang dan kewajiban air mata berdarah orang asli Papua yang dikuasai langsung oleh dua pemerintah daerah di tanah Papua.
“Pemerintah pusat harus bisa menjawab salah satu pertanyaan terpenting terkait anggaran yang tidak sepenuhnya ditransfer ke daerah selama periode otonomi khusus saat ini,” katanya.
Dominggus Urbon menyebutkan Pasal 34 UU No 21 Tahun 2001 menambahkan 0,25 persen dari total DAU nasional menjadi 2,25 persen dialihkan ke Papua, namun kembali terbelah dua, yakni 1 persen dengan block grant yang dikelola Pemerintah Papua dan Papua. Barat, sedangkan 1,25 persen dalam bentuk hibah khusus dikelola oleh pemerintah pusat.
Hak ini, menurut Urbon, merupakan kesalahan dalam pendidikan dan pembangunan politik, karena 1,25 persen yang diatur oleh pemerintah pusat didasarkan pada undang-undang sektoral. Sedangkan UU Otsus mengkhususkan pada lex organisasi perdasus dan perdasi.
“Jadi, dana 1,25% itu bukan dana otsus, tapi APBN, karena undang-undang sektoral menjadi dasar hukum pelaksanaannya,” kata Dominggus Urbon.
Urbon kemudian mengatakan, kalaupun 1,25 persen APBN DAU menjadi dana otonomi khusus, jelas-jelas pemerintah pusat telah melanggar wewenang, hak, dan kewajiban orang asli Papua.
“Pemerintah pusat tidak boleh melanggar DAU nasional 2,25 persen karena Otsus adalah air mata darah rakyat Papua, sebagai solusi konflik dalam proses pembangunan untuk kemaslahatan rakyat di Tanah Papua,” ujarnya. lagi.

Artikel sebelumyaAce: Program Golkar Institute Cara Aerolangga Mempromosikan Indonesia
Artikel berikutnyaBNPB mengimbau Bolaang Mongondou untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi gempa