Beranda Hukum ELSAM: Pemerintah segera selidiki pelanggaran HAM masa lalu

ELSAM: Pemerintah segera selidiki pelanggaran HAM masa lalu

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Public Research and Advocacy (ELSAM) Vahudi Jaafar meminta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte untuk mengawali permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte guna mendorong pemerintah agar segera menangani pelanggaran HAM masa lalu.

“Momen pengakuan dan permintaan maaf atas kejahatan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di masa lalu harus menjadi pukulan besar bagi Indonesia. Sejak kemerdekaan ada dugaan terjadi pelanggaran HAM berat,” kata Wahyudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

ELSAM mencatat bahwa Komnas HAM menyelidiki setidaknya 15 kasus dugaan pelanggaran HAM berat antara tahun 1965 dan 2021. Hanya 10 kasus yang terjadi di masa lalu, yaitu sebelum tahun 2000.

“Sayangnya, sebagian besar hasil penyelidikan Kejaksaan Agung belum keluar,” katanya.

Oleh karena itu, ELSAM meminta Presiden untuk segera mengambil langkah efektif dan komprehensif untuk mengungkap kebenaran tentang pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu.

Wahudi meminta pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang komprehensif, baik material maupun intangible, ekonomi, fisik dan psikologis bagi para korban dan keluarganya.

“ELSAM meminta Presiden untuk meminta Kejaksaan Agung segera mengambil langkah penyidikan Komnas HAM hingga ke tingkat penyidikan, dengan mengutamakan pelibatan korban dan keluarganya,” kata Wahyudi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Mark Rutte, meminta maaf atas tindakan yang dilakukan Belanda pada masa agresi militer setelah Indonesia merdeka, yakni 1945-1949.

Permintaan itu ia ajukan setelah serangkaian investigasi yang didanai pemerintah Belanda mengungkapkan bahwa militer Belanda menggunakan kekerasan ekstrem yang tidak hanya meluas tetapi juga disengaja.

Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima meminta maaf pada tahun 2020 atas kejadian serupa, yaitu “kekerasan berlebihan” yang dilakukan oleh pemerintah kolonial antara tahun 1945-1949.

Artikel sebelumyaPemkot Bekasi akan menggelar Grebek K3 pekan depan untuk menyambut HPSN
Artikel berikutnyaDEEP berharap penyelenggara pemilu terpilih konsisten dalam mewujudkan visi dan misinya.