Beranda Hukum EP: Menerapkan keadilan virtual memiliki banyak kendala

EP: Menerapkan keadilan virtual memiliki banyak kendala

Jakarta (ANTARA) – Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting mengatakan pelaksanaan peradilan virtual atau online di masa pandemi COVID-19 menghadapi banyak kendala sehingga perlu dicarikan solusi.

“Yang utama adalah sarana dan prasarana,” kata juru bicara Kentucky Miko Susanto Ginting menjawab pertanyaan, Rabu di Jakarta.

Menurut dia, kendala di sektor objek dan infrastruktur adalah kekuatan jaringan internet, kelengkapan kamera, pengeras suara dan lain-lain.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meminta agar peran tersebut lebih optimal, karena memiliki andil yang cukup besar. Meski penegakannya dilakukan oleh pengadilan, kebijakan pemerintah dinilai lebih dominan.

Misalnya, menurut dia, kasus pidana telah dibuka di mana terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sementara (Rutan) negara. Ketika persidangan dilakukan secara virtual dari penjara, ketersediaan tempat dan infrastruktur seringkali menjadi penghalang.

“Ini yang jadi masalah kemudian banyak hakim yang menyampaikan aspirasinya ke KY,” kata Miko yang juga aktivis antikorupsi.

Penyelenggaraan peradilan virtual diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Administrasi Peradilan Elektronik.

“Memang Perma sudah ada, tapi pemerintah perlu memikirkan penegakan keadilan di masa pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Tujuannya, kata dia, untuk memastikan keadilan dapat dijalankan secara optimal dan hakim, terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa terlindungi dari bahaya COVID-19.

Secara khusus, di pengadilan, jelasnya, kelengkapan sarana dan prasarana masih cukup memadai, meski tidak semuanya merata. Namun, masalahnya adalah bahwa terdakwa diperiksa di pusat penahanan pra-sidang atau kantor polisi.

Akibatnya, kata dia, mencari kebenaran selama penyidikan kasus ini akan sulit karena minimnya sarana dan prasarana penunjang.

“Bayangkan kameranya buram dan suaranya tidak terdengar, ini akan mempengaruhi hakim saat memutuskan perkara,” katanya.

Artikel sebelumyaKetua MPR: Pemerintah memberikan subsidi upah kepada pekerja yang terkena dampak keadaan darurat PPKMKM
Artikel berikutnyaDukung PPKM Darurat, Polisi Tutup Dua Pintu Tol Bekasi Untuk Jakarta