Beranda News Erie Walikota Evaluasi Kontrak Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Surabaya

Erie Walikota Evaluasi Kontrak Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Surabaya

Surabaya (ANTARA) – Wali Kota Surabaya Eri Kahyadi memberikan pembinaan dan penilaian akuntabilitas indikator kinerja terkait penerapan struktur organisasi dan prosedur operasional kepada pejabat Pemkot Surabaya, Jumat.

“Sebagai bagian dari kontrak pertunjukan, Anda harus bertanggung jawab atas program yang dibuat. Setiap tiga bulan saya akan melakukan evaluasi. Karena saya bertugas memindahkan Kantor Wilayah (PD) untuk kepentingan masyarakat Surabaya,” kata Wali Kota Eri Kahyadi di Gedung Sawunggaling Surabaya.

Menurut hasil penilaian, Wali Kota Eri Kahyadi setidaknya memberikan tiga poin. Pertama, Erie meminta ketua DP, camat dan lura untuk menggunakan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta memetakan peluang dan usia kerja 350.000 keluarga yang tergolong sebagai MBR.

“Lura sedang uji coba MBR bersama RT/RW dan Kader Surabaya Agung. Petakan dan buat tim MBR untuk mengerjakan tambak, budidaya, dll,” ujarnya.

Kedua, Erie meminta agar SOP Personil Besar Surabaya dipercepat karena camat dan kelurahan diminta mengirimkan Personil Besar Surabaya untuk pendataan MBR.

Terakhir, Erie meminta kepada seluruh RT, Lurs, dan RT/RW untuk melampirkan nomor telepon atau contact point di setiap Balai RW untuk memperlancar pelayanan publik kepada masyarakat.

“Setiap RW sudah memiliki pendamping ASN dari kelurahan dan desa setempat yang bertanggung jawab atas pelayanan di wilayah tersebut. Mereka menjadi penghubung, disusul oleh camat dan kepala desa,” ujarnya.

Namun, dia juga terus mengingatkan para camat dan kepala desa tentang perlunya peka terhadap permasalahan warga. Misalnya stunting pada anak, gizi buruk, rumah tidak layak huni (rutilahu) di daerah masing-masing, yang harus segera ditangani oleh PD terkait.

“Jika lima kali ditemukan tidak sesuai dengan tujuan kontrak kinerja, maka masing-masing ketua DP, camat, dan desa dapat mengundurkan diri dari jabatannya,” katanya.

Untuk itu, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Surabaya (HJKS) ke-729, Eri meminta ketua DP, Kamat dan Luraha meningkatkan kegiatannya untuk kepentingan masyarakat kota Surabaya.

“Apa yang dilakukan dalam kontrak kinerja, tolong lakukan. Tidak ada lagi pedagang kaki lima yang memperdagangkan pejalan kaki, tidak ada lagi pengemis di lampu lalu lintas, dan tidak ada lagi MBR yang tidak diperhitungkan. Mari kita buktikan bersama bahwa Surabaya bisa berubah,” kata Eri.

Artikel sebelumyaGus Kautsar mengunjungi Jawa Barat untuk membentuk Gerakan Persatuan Nahdlin.
Artikel berikutnyaPerwakilan Kepri minta gubernur dan wakil gubernur rukun