Beranda News F-PKB: Pemungutan Suara 15 Mei 2024 Mengarah pada Pejabat yang Bekerja Lebih

F-PKB: Pemungutan Suara 15 Mei 2024 Mengarah pada Pejabat yang Bekerja Lebih

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Lukman Hakim menilai usulan pemerintah untuk pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 15 Mei 2024 mendatang. dapat menyebabkan petugas pemilu kewalahan dengan pekerjaan yang membahayakan kesehatan mereka.

“Pemungutan suara paksa pada Pilkada 15 Mei dan 27 November selain tidak realistis pelaksanaannya juga akan membebani penyelenggara pemilu yang melebihi kapasitas rata-rata orang,” kata Lukman Hakim di Jakarta, Minggu.

Ia mengenang, pada 2019, hanya dalam satu pemilu, ratusan petugas CPPS meninggal dan ribuan jatuh sakit. Menurut dia, bisa dibayangkan pada 2024, dengan beban pilkada serentak dan pilkada dalam waktu dekat, berapa ribu petugas yang akan meninggal dan jatuh sakit.

“PKB tentu tidak ingin pemilu menjadi mesin pembunuh bagi petugas yang menyelenggarakannya. Belum lagi ribuan, sangat berharga bagi PKB untuk menyelamatkan satu nyawa saja,” ujarnya.

Menurutnya, PKB menilai penting untuk menghindari tahapan pemilu yang didasarkan pada momentum yang bisa menimbulkan kekacauan dan sisa-sisa kontraproduktif lainnya.

Dia mencontohkan, jika pemilu digelar pada 15 Mei 2024, puncak kampanye pemilu bertepatan dengan umat Islam menjalankan puasa Ramadhan selama sebulan penuh.

“Ramadhan 2024 akan dimulai sekitar 9 Maret 2024 dan Idul Fitri sekitar 9-10 April 2024,” katanya.

Wakil Sekjen GP PCB menilai puncak kampanye pemilu di bulan Ramadhan pasti buruk dan bisa mengganggu ibadah umat Islam.

Lukman mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan. Perintah pertama Panchasila berbunyi: “Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

“Saya menganggap penting untuk mengingatkan pemerintah tentang kepekaan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk bulan Ramadhan ini. Jangan sampai pemerintah dituduh sengaja menghina Islam dengan dipaksa menggelar pemilu pada 15 Mei 2024. , alhasil puncak kampanye jatuh pada bulan Ramadhan,” ujarnya.

Puncak kampanye Pilkada 2024 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan juga dapat mengintensifkan eskalasi politik identitas dan manuver politik bernuansa SARA, ujarnya.

Ia menegaskan, PKB tidak ingin keutuhan NKRI terancam pada Pilkada 2024, karena itu partainya menilai pemungutan suara pada Pilkada 21 Februari jauh lebih ideal dan rasional.

Menurutnya, untuk bisa mencoblos pada Pilkada 21 Februari 2024, semua tahapan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diperhitungkan secara detail agar bisa lolos dengan sukses.

Luckman menjelaskan, jika pemungutan suara dilakukan pada 21 Februari 2024, maka akan ada cukup waktu hingga Juli 2024 untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

“Pada akhir Juli, KPU dapat menetapkan hasil akhir Pemilu 2024 setelah seluruh proses sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Ia mengatakan, jika hasil akhir Pilkada 2024 disetujui pada akhir Juli, parpol dan masyarakat punya waktu untuk menyeleksi calon kepala daerah yang akan didaftarkan ke KPUD di KPUD. akhir Agustus atau awal Agustus. September 2024

Namun, menurutnya, jika pemungutan suara dilakukan pada 15 Mei 2024, maka penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan pada September-Oktober 2024, dan ada risiko publik dan partai politik akan melakukan ini. tidak sempat menyeleksi calon kepala daerah.

“Yang lebih tragis lagi, pendaftaran calon kepala daerah di KPUD tidak bisa dilakukan tepat waktu. Akibatnya, Pilkada serentak tidak bisa dilaksanakan pada November 2024,” ujarnya.

Menurutnya, PKB sebagai partai politik koalisi wajib menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan citra buruk bagi pemerintah agar partai tersebut menolak skenario pemungutan suara pada pemilihan umum 2024 yang akan digelar pada 15 Mei mendatang. .

Artikel sebelumyaMona Ratuliu "sebuah taman" masalah sebelumnya "Waktu ikatan"
Artikel berikutnyaF-PKB menolak anggapan bahwa ada "matahari ganda" jika pemilihan 21 Februari