Beranda News F-PKS meminta pemerintah segera mengajukan draf UU ITE versi baru.

F-PKS meminta pemerintah segera mengajukan draf UU ITE versi baru.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Fraksi PCU DPR RI Sukamta memuji langkah pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan meminta pemerintah segera mengajukan rancangan undang-undang baru. versi undang-undang. di DPR.

“Saya akan berterima kasih jika pemerintah segera mengusulkan inisiatif revisi UU ITE di DPR. Saya mendesak pemerintah untuk tidak terus menyebarkan wacana di media, nanti waktunya akan diperpanjang, masa pemerintahan akan segera berakhir,” kata Sukamta Antare, Minggu di Jakarta.

Ia memuji kerja pemerintah yang pada akhirnya akan mengamandemen UU ITE, setelah sebelumnya “bolak-balik” merevisi UU atau tidak.

Ia mengatakan, awalnya Presiden Djokovi ingin merevisi UU ITE bersama DPR karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, kemudian pemerintah malah membentuk tim untuk mengkaji UU ITE dan menyiapkan pedoman interpretasi.

“Setelah itu, sepertinya tidak perlu ada revisi UU ITE, dengan wacana revisi pasal pidana terkait ITE di KUHP. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan draf revisi penambahan pasal UU ITE,” ujarnya.

Komisioner I DPR RI belum bisa mengomentari hanya lima pasal UU ITE yang akan direvisi karena harus melihat draf usulan revisi yang diajukan pemerintah.

Menurut Sukamta, saat pemerintah mempresentasikan draf revisi UU ITE, masing-masing fraksi akan menyusun inventarisasi masalah (DIM), kemudian akan dibahas, dan akan terjadi benturan konsep dan gagasan.

“Kita akan membahas esensi perubahan yang dilakukan pemerintah nanti di DPR. Menurut kami, zat ini masih bisa menjadi produk karet,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfoud, M.D., merujuk revisi terbatas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi menghilangkan multitafsir.

“Ini semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan produk karet dan menghilangkan kriminalisasi,” kata Mahfoud dalam konferensi pers online di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (6 Agustus).

Pasal-pasal yang akan direvisi adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 36 dan Pasal 45C.

Menurut Mahfoud, penyuntingan artikel-artikel tersebut merupakan kontribusi masyarakat. Namun, kata dia, revisi tersebut tidak serta merta mencabut UU ITE seluruhnya.

Artikel sebelumyaINI, grup debut "Produce 101 Jepang Musim 2"
Artikel berikutnyaFakhri Hamzah: Kandidat 2024 Harus Punya Ide, Bukan Hanya Angka