Beranda Hukum Fahmi Idris menyandang gelar PhD di UI.

Fahmi Idris menyandang gelar PhD di UI.

“Asas keadilan sosial juga diterima sebagai turunan dari karakteristik masyarakat.”

Bogor (ANTARA) – Politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris menerima gelar Ph.D bidang filsafat dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) setelah dinyatakan terhormat. “Kehormatan”.

Fakhri Idris, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, mengatakan bahwa selama ujian kemajuan pascadoktoral di hadapan dewan ujian, ia mampu mempertahankan tesisnya yang berjudul Korupsi dalam Masyarakat yang Mendukung Keadilan Sosial: Pemikiran Kritis Berbasis Kontraktualisme Rawls.

Menteri Sumber Daya Manusia Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998-1999 dalam penelitian disertasinya menyatakan bahwa korupsi di masyarakat muncul dari sifat dua dimensi manusia, yang merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial untuk menopang kehidupannya.

Menurutnya, fenomena korupsi di suatu negara yang menganut prinsip keadilan sosial disebabkan oleh fakta bahwa korupsi melekat pada karakteristik masyarakat yang tinggal di negara tersebut dan merupakan respons adaptif terhadap upaya untuk bertahan hidup. “Prinsip keadilan sosial juga diterima sebagai turunan dari karakteristik masyarakat,” ujarnya lagi.

Menteri Perindustrian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pada 2005-2009 bahwa fenomena korupsi dapat dicegah melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan refleksi dialogis dan pendekatan budaya.

Pendekatan refleksi dialogis merupakan respon adaptif individu terhadap upaya bertahan hidup dan bersifat universal, sehingga terdapat pada semua warga negara yang memiliki kemampuan berpikir dan cukup kedewasaan serta kesehatan psikologis.

Sedangkan pendekatan kultural memanfaatkan karakteristik masyarakat yang juga merupakan respon adaptif kolektif masyarakat terhadap upaya kelangsungan hidup. “Pendekatan budaya ini khusus, otomatis dan mudah diterapkan,” kata Fahmi, yang kini berusia 78 tahun.

Menurut Fahmi Idris, kedua pendekatan ini dapat diterapkan pada tatanan moral karena menggunakan agen pembentuk moral masyarakat, yaitu tokoh agama, sebagai salah satu peserta diskusi, yang memanfaatkan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius. .

Fahmi juga menekankan perlunya mempertimbangkan sanksi moral dan hukum dalam memutus pelaku korupsi. “Sanksi moral yang diciptakan oleh agama dan pemikiran dialogis harus didukung oleh hukum, dan hukum yang ada harus didukung oleh sanksi moral dari masyarakat,” katanya juga.

Hasil penelitiannya, kata Fahmi, sanksi moral yang diberikan masyarakat, seperti mengungkapkan kemarahan, kemarahan verbal, tuduhan, kritik, teguran, penghindaran bahkan kebencian, didukung oleh hukum, akan memberikan umpan balik negatif kepada individu yang berniat untuk menjadi korup.

Artikel sebelumyaKasad menginstruksikan 1.400 karyawan BKO untuk bersiap menjaga fasilitas vital
Artikel berikutnyaKapolres Merangina Motivasi Putra SAD Lulus Bintara