Beranda News Fawzi Amro: Komisi XI DPR Tunggu Fatwa MA Soal Calon PPK

Fawzi Amro: Komisi XI DPR Tunggu Fatwa MA Soal Calon PPK

Jakarta (ANTARA) – Anggota XI DPR Komisioner Fawzi H. Amro mengatakan pihaknya masih menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait proses seleksi dan verifikasi kesesuaian dan kualitas calon Pemeriksa Keuangan. Badan Republik Indonesia (BPC RI) di DPR.

Fawzi Amro dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengumumkan keputusan rapat internal Komisi XI DPR akhir Juni 2021, Komisi XI mengumumkan ada 16 calon anggota PPK yang telah lulus dan akan lulus ujian terkait. .

“Setelah Komisi IX menyampaikan informasi ke publik, pihaknya meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA),” kata Fawzi Amro.

Perwakilan RI untuk Sumsel I mengatakan permintaan Mahkamah Agung untuk fatwa telah dipenuhi sesuai prosedur, termasuk surat yang dikirim ke pimpinan DPR untuk diajukan ke Mahkamah Agung.

“Surat itu sudah dikirim ke pimpinan (DPR) beberapa hari lalu,” kata Fawzi Amro.

Menurut Fawzi Amro, Mahkamah Agung akan berada di tangan 16 calon anggota PKK, terlepas dari lolos atau tidaknya.

Sebelumnya, koalisi #SaveBPK meminta DPR untuk membatalkan dua calon PPK, yakni Harry Z. Soratin dan Nyoman Adhi, berdasarkan kajian Dewan Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (BK) Indonesia yang menyatakan tidak bisa mengikuti proses pemilu. … …

Selain Harry Z. Soeratin dan Nyoman Adhi, 14 calon Direksi lainnya adalah Dadang Suvarna, Dori Santos, Enkang Hermavan, Kristiavanto, Shohibul Imam, R. Hari Pramudiono, Muhammad Komarudin, Nelson Humiras Halomoan, Vidiarto Sukhayarka. , Bluser Wellington Rajagukguk, Laode Nusriadi dan Muladi.

Fatwa MA nantinya akan memberikan penilaian yang komprehensif, termasuk informasi dasar tentang semua calon anggota BPK, seperti persyaratan yang harus dipenuhi.

“Ada syarat yang harus dipenuhi. Kita tunggu sampai Fatwa dari MA seperti ini,” jelasnya.

Komisi XI DNR RI pada September 2021 akan melakukan sertifikasi (kepatuhan dan uji kepatutan) terhadap salah satu calon anggota BPK. Hal ini dikarenakan berakhirnya masa jabatan Profesor Bahrulla Akbar yang saat ini tercatat sebagai anggota V BPC RI.

Fawzi Amro mengatakan, proses seleksi dan verifikasi kesesuaian dan kelayakan calon anggota BPC RI di DPR merupakan proses biasa, seperti halnya dengan uji kepatuhan dan kepatutan calon pejabat pemerintah lainnya.

Menurut dia, proses ini juga bukan yang pertama kali dilakukan di Komisi XI DPR dan tidak ada yang perlu dikeluhkan. Yang terpenting, lanjutnya, calon terpilih anggota BPC RI mendapat legitimasi.

“Prosesnya biasa saja, dilakukan sesuai prosedur. Komisi XI juga melakukan beberapa uji kepatuhan dan kepatutanmisalnya pemilihan (wakil) gubernur Bank Indonesia. Artinya ini bukan kali pertama atau kedua, sudah berkali-kali,” kata Fawzi.

Artikel sebelumyaKetua MPR menyebut PPHN sebagai payung kebijakan pembangunan
Artikel berikutnyaKetua DPD RI minta pusat percepat pengiriman vaksin ke Jatim