Beranda Warganet Gubernur Aceh Perpanjang PPKM Tingkat 1 dan 2

Gubernur Aceh Perpanjang PPKM Tingkat 1 dan 2

Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Nova Iriansyah memperpanjang Pembatasan Kegiatan Umum (PPKM) Tingkat 2 dan 1 hingga 14 Februari 2022.

“Perpanjangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh No. 03/INSTR/2022/ tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) Level 2 dan Level 1 serta optimalisasi posko penanganan COVID-19. di tingkat gampong (desa) untuk mengendalikan penyebaran COVID-19,” kata Muhammad Ishwanto, Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Jumat.

Dijelaskannya, Ingub merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Publik Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Penyederhanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Posko pengendalian penyebaran virus corona 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dikatakannya, seiring dengan meningkatnya kasus wabah COVID-19 saat ini, Gugus Tugas COVID-19 Aceh menghimbau seluruh masyarakat untuk disiplin dalam prosedur medis, memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. telah membawa. di luar aktivitas.

“Mari kita perbanyak juga doa untuk kesehatan dan keselamatan kita semua,” kata Ishvanto.

Instruksi gubernur itu juga ditujukan kepada para bupati dan walikota Aceh, serta para pimpinan Satuan Tugas Aceh (SKPA), mengenai ketentuan yang akan diterapkan di daerahnya masing-masing.

“Bupati/walikota harus mengatur pemberlakuan PPKM Mikro di tingkat desa, yang dapat menyebabkan penularan COVID-19, dengan memperhatikan kriteria zonasi untuk pengendalian wilayah,” kata Ishvanto.

Ditambahkannya secara khusus kepada empat walikota yaitu walikota Banda Aceh, Sabang, Langsa dan Subulussalam, serta tiga bupati yaitu bupati Aceh Tenggara, Aceh Tengah dan Simeulue yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria situasi pandemi berbasis penilaian tingkat, dengan kriteria Tier 1. Selain mengatur PPKM mikro secara umum, juga secara khusus mengatur dan memperhatikan kearifan lokal dan kondisi terkini.

Khusus Walikota Lhokseumawa dan 15 Bupati yaitu Bupati Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara, Aceh Singkil, Biruen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Rai, Aceh Tamiang, Bener Meria dan Bupati Pidi Jaya yang wilayahnya ditetapkan sesuai dengan kriteria tingkat situasi pandemi berdasarkan penilaian, dengan kriteria level 2, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur kearifan lokal dan kekinian. kondisi.

Ingub juga menyatakan bahwa bupati dan walikota yang tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Ingub ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 67-78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, dan angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan dalam Inguba ini akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan dan termasuk penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan orang perseorangan dapat dikenakan sanksi pelanggaran dalam rangka penanggulangan wabah penyakit menular berdasarkan pasal 212-218 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan masyarakat. Karantina dan Pergub Nomor 51 Tahun 2020 untuk meningkatkan penanganan COVID-19 terkait kepatuhan terhadap disiplin dan protokol kesehatan penegakan hukum di Aceh.

Artikel sebelumya36 Rohingya mengungsi, Pemkot Lhokseumave Minta Pengungsi Direlokasi
Artikel berikutnyaOptimalisasi Jawa Timur "3T-5M" dan vaksinasi untuk mengendalikan COVID-19