Beranda News Gubernur Gorontalo minta BPN Gorontalo kejar target sertifikasi tanah

Gubernur Gorontalo minta BPN Gorontalo kejar target sertifikasi tanah

… pada bulan September hanya ada 8.094 sertifikat yang tersisa untuk diterima. Saya mohon bapak ibu yang telah mendapat amanah dari rakyat untuk mengabdi…

Gorontalo (ANTARA) – Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meminta Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah kabupaten dan kota mengejar target sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program sertifikasi untuk 30.000 bidang tanah sejauh ini telah mencapai tujuannya sekitar 20.000 sertifikat.

Ia mengaku malu saat dihubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil yang mempertanyakan rendahnya pelaksanaan sertifikasi tanah di Gorontalo.

“Makanya saya undang Pak Kakanvil BPN beserta jajarannya. Saya bilang: Malu pak menteri tanya warga gorontalo butuh sertifikat (tanah)… “Meski targetnya dibandingkan daerah lain, kuota kami sangat kecil,” kata Habibi saat rapat online dengan BPN, kabupaten dan kota, pemerintah daerah, camat dan kepala desa, Selasa.

Ia ingin tahu kendala apa saja yang dihadapi staf BPN di lapangan, termasuk camat dan lurah. “Sekarang tinggal 8.094 sertifikat, yang harus diterima pada September. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah diamanahkan oleh rakyat untuk mengabdi,” ujarnya.

Menurut dia, dari enam daerah tersebut, hanya Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Pohuvato yang memiliki indikator pembangunan sangat baik, yakni masing-masing 100 persen, 95 persen, dan 88 persen. Sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara hanya 54 persen, Kabupaten Bone Bolango (51 persen) dan Kabupaten Boalemo (53 persen).

Kepala BPN Gorontalo, Vartomo menjelaskan, kendala PTSL adalah penerapan data legal dari badan pertanahan, karena masih banyak tanah yang secara legal bermasalah dengan kepemilikan. “Kalau pemetaan dan pengukuran sudah selesai, permintaan data hukum harus dilengkapi,” katanya.

Mereka mengaku siap mematuhi arahan gubernur untuk mengakhiri PTSL bulan depan, mendorong warga untuk mengajukan sertifikasi tanah.

Artikel sebelumyaBP Batam imbau warga hentikan penambangan pasir di dekat waduk
Artikel berikutnyaRahmat Vitoelar: Kebijakan iklim harus didasarkan bukan pada politik, tetapi pada sains