Beranda Hukum Gubernur Kepri dan DPR RI Perdebatkan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi

Gubernur Kepri dan DPR RI Perdebatkan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi

Wajar jika Kepulauan Riau memiliki Pengadilan Tinggi sendiri.

Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama rombongan dari Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat membahas RUU (RUU) pembentukan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam hal ini. propinsi. …

Gubernur Ansar secara khusus mengatakan, kunjungan ke Badan Legislasi DPR RI ini sangat bermanfaat bagi Pemprov Kepri, karena dapat menyampaikan beberapa kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.

Beberapa kepentingan mendesak terkait dengan keberadaan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepulauan Riau, katanya.

Seperti diketahui, selama ini warga belum melakukan perjalanan ke Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi Riau.

“Mengingat rumitnya persoalan litigasi di Kepri, maka wajar jika Kepri memiliki Pengadilan Tinggi sendiri,” kata Ansar saat memimpin rapat, Kamis di Aula Van Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Ansar mengatakan pembentukan Pengadilan Tinggi di Kepulauan Riau akan sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan.

Menurut dia, jaminan keadilan merupakan amanat konstitusi sesuai dengan ayat (1) pasal 27 UUD 1945, yaitu bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib tunduk pada hukum. dan pemerintah tanpa terkecuali. …

“Untuk memberikan solusi permasalahan hukum yang lebih efektif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi dan juga merupakan daerah investasi, sehingga kehadiran Kejaksaan Tinggi sangat dinantikan,” kata gubernur.

Wakil Presiden Pengadilan Tinggi Riau Roki Panjayitan mengatakan empat pengadilan negeri di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Batam, Karimun dan Natuna, memiliki 13.341 perkara pada tahun 2021.

“Jumlah perkara dalam kasus ini sebenarnya sesuai dengan unsur kebutuhan di Pengadilan Tinggi Kepri,” kata Rocky.

Sementara itu, Firman Soebadio, Ketua Badan Legislasi DPR RI, mengatakan tujuan terbangnya Banleg dari DPR ke Kepulauan Riau adalah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait materi untuk mengunduh RUU tentang pembentukan pengadilan tinggi dan agama. organisasi. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Firman mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen DPR RI untuk menjamin pemerataan akses keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut dia, kunjungan kerja ini juga untuk memastikan komitmen pemerintah daerah terhadap pembentukan Pengadilan Tinggi.

“Salah satunya soal penyediaan lahan, sebelumnya Gubernur mengatakan akan menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan MK,” kata Firman.

Dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap kehadiran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau ditandai dengan pemberian dua hektar lahan di Pulau Dompak, masing-masing satu hektar untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kunjungan kerja legislatif kali ini dihadiri oleh beberapa anggota DPR RI yaitu Sturman Panjayitan dari Fraksi PDIP, Iksan Soelistio dari Fraksi PDIP dan Arteri Dahlan, juga dari Fraksi PDIP.

Artikel sebelumyaBKSDA Cirebon menjaga elang jawa dan dua kukang
Artikel berikutnyaBavaslu siap laksanakan pemilu serentak 2024