Beranda Hukum Haris Azhar: Pemrosesan Jivasraya-Asabri harus memberikan kepastian hukum

Haris Azhar: Pemrosesan Jivasraya-Asabri harus memberikan kepastian hukum

Jakarta (ANTARA) – Lokataru Haris Azhar, Direktur Eksekutif Yayasan Lokataru, mengatakan pertimbangan kasus Jivasraya dan Asabri harus memastikan kepastian hukum, dilakukan secara benar, konsisten dan tanpa pembedaan.

Dia mengatakan, banyak investor yang ‘melarikan diri’ dari Indonesia karena merasa tidak percaya dengan penegakan hukum.

“Ini juga menjadi catatan bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan, red.). Jika diduga ada salah urus dana asuransi atau emiten yang diduga bermasalah di pasar modal, mengapa selama ini diam? “Sedangkan asuransi dan pasar modal menjadi wilayah pengawasan OJK,” kata Haris mengutip siaran pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Haris, dalam proses penanganan Jivasraya dan Asabri terjadi penyitaan yang diduga tidak memadai, tidak proporsional dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.

Padahal, lanjutnya, jika ditelusuri, dari 124 emiten yang sahamnya dibeli Jivasraya, hanya dua di antaranya yang terbukti melakukan tindak pidana tanpa ada pembuktian terhadap yang lain.

Dia mengatakan ada aset yang akan dilelang karena dikatakan rusak. Hal ini disebabkan penyidik ​​tidak dapat mengelola harta yang disita atau tidak tahu bagaimana menyikapinya, sekalipun harta tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana.

Penyidik ​​menyatakan bahwa barang-barang tersebut disita dengan imbalan uang, padahal ayat (2) Pasal 18 UU Tipikor dengan jelas menyatakan bahwa jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah didakwa, terpidana tidak dapat membayar uang pengganti. uang, hartanya baru bisa dihasilkan setelah perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Menurut dia, pejabat dan pengamat seharusnya tidak hanya berdebat dengan narasi umum, tetapi juga melihat praktik dan kenyataan. Haris menilai kasus Jivasraya tidak bisa dikesampingkan. template skandal di pasar modal Indonesia di masa depan.

Seperti Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar mengatakan bahwa hakikat perkara pidana adalah mengadili perbuatan seseorang. Penyitaan harta kekayaan hanya digunakan sebagai alat bukti yang menguatkan dalam suatu tindak pidana.

Menurut dia, jika aset itu terkait dengan kepentingan umum, kejaksaan tidak punya alasan untuk menyitanya.

“Karena penyitaan itu perlu untuk mendapatkan bukti yang cukup dengan sampel atau spesimen,” kata Fikar.

Artikel sebelumyaKetua MPR mengucapkan terima kasih kepada USK yang telah menerima mahasiswa dari Papua
Artikel berikutnyaNurul Gufron: KPK tidak bayar BKN untuk pelaksanaan TWK