Beranda News Hasto mengatakan PDIP ingin desa-desa itu maju dan berdaulat.

Hasto mengatakan PDIP ingin desa-desa itu maju dan berdaulat.

Jakarta (ANTARA) –

Sekjen DPP PDI-P Hasto Cristianto mengatakan pihaknya ingin pemerintahan desa menjadi kuat, maju dan berdaulat.
“Peduli desa bukan main-main, karena itu fokus utama dari rencana MPR. Semangat PDI-P adalah menjadikan desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena itu, permasalahan desa harus diperhatikan secara komprehensif. ”, kata Hasto saat menerima audiensi dengan Dewan. Pimpinan Pusat Persatuan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis.
Kedatangan DPP Apdesi di kantor PDIP untuk menyampaikan aspirasi Perpres Nomor 104, yang dinilai kurang menguntungkan desa.
Menurut Hasto, aspirasi Apdesi terkait berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022, harus dikorelasikan dengan pemahaman kerangka konstitusional dan ketentuan undang-undang. dan peraturan desa.
“Posisi PDIP terhadap aspirasi tersebut selalu mengaitkan esensi pemerintahan pedesaan dengan sistem politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hingga, termasuk seluruh budayanya,” kata Hasto dalam siaran persnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen DPP Hasto Kristianto didampingi Ketua DPP Jarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun dan Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen Arif Wibowo beserta sejumlah anggota DPR RI yakni Idham Samawi, Ichsan Yunus, Endro Suswantoro Yahman dan Hugua.

Sementara itu, kedatangan DPP Apdesi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Apdesi Surta Vijaya, Sekjen DPP Apdesi Asep Anwar Sadat dan jajaran DPP Apdesi.
“PDI-P sangat senang dengan pertemuan ini. Impian Bung Karno dan Bu Megawati adalah desa menjadi pusat budaya, pusat kuliner. akar – gotong royong. Desa kita tidak kuat, maka kita akan jatuh. Jika kita tidak mengembangkannya sebagai pusat budaya, itu bisa berbahaya,” katanya.
Perhatian pemerintah Joko Widodo terhadap desa ini semakin terasa, ini bagian dari pembangunan.
Menyampaikan aspirasinya, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya mengatakan bahwa desa menjadi garda terdepan dalam menangani permasalahan di tingkat desa. Oleh karena itu, saya meminta agar peraturan tersebut diubah menjadi lebih baik dan tidak mengurangi peran kepala desa.
Apdesi menilai Perpres No. 104 merugikan bahkan membatasi kebebasan bertindak penguasa desa dalam pengelolaan anggaran desa. Misalnya, aturan 40 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT).
“Kami meminta PDI-P membantu Apdesi mencari solusi pembangunan desa yang optimal dan lebih baik,” kata Surta.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat meminta PDIP berdiri tegak terhadap isu-isu agar desa yang berdaulat bisa memajukan desa.
“Indonesia bersinar tidak hanya dengan obor di Jakarta, tetapi juga dengan lilin kecil di seluruh desa di Indonesia,” kata Anwar.
Sementara itu, Jarot Saiful Hidayat menambahkan, melalui perangkat desa, pemerintah berada di garis depan dan berhubungan dengan masyarakat untuk melayani seluruh desa.
“Ini adalah penerapan ideologi Pancasila. Bantu diri sendiri dan bekerja sama untuk menjaga kedaulatan desa, ”kata Jarot.
Menanggapi berbagai keinginan dan keluhan dari DPP Apdesi, Komaruddin Watubun mengusulkan agar aspirasi dan keluhan tersebut disampaikan secara tertulis, disiapkan untuk penyusunan dokumen hukum, sebagai aspirasi yang timbul dari bawah.
“Oleh karena itu, kami memahami betul apa yang diinginkan dan diinginkan desa,” kata Komaruddin.

Artikel sebelumyaBMKG: Cuaca Ekstrem Bisa Terjadi di Jateng Selatan
Artikel berikutnyaMoeldoko: RI-Australia Butuh Kerja Sama Penanggulangan Bencana