Beranda News Hatta Rajasa mengatakan Indonesia memiliki arah pembangunan yang terstruktur.

Hatta Rajasa mengatakan Indonesia memiliki arah pembangunan yang terstruktur.

Bahkan tanpa GBHN, Indonesia sudah memiliki arah pembangunan nasional yang terstruktur dengan baik.

Jakarta (ANTARA) – Hatta Rajasa, Ketua Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan meski tanpa GBHN, Indonesia sudah memiliki arah nasional yang terstruktur dengan baik.

“Memang kita tidak punya GBHN (Garis Besar Haluan Negara, red), tapi bukan berarti kita tidak punya arah pembangunan,” kata Hatta Rajasa dalam sambutannya di puncak Dies Natalis ke-23 PAN. acara online, Senin.

Menurut Hatt Rajas, arah pembangunan Indonesia secara jelas tertuang dalam UU 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang saat ini sedang dikaji pembangunannya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). rencana 2025-2050

“(UU, red.) Merinci arah tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia yang jauh lebih komprehensif dari GBHN,” ujarnya.

Selain itu, menanggapi perubahan kebijakan pembangunan presiden, Hatta mengatakan UU Pilpres mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai pedoman dalam merumuskan program kerja yang menjadi janji politik mereka. dalam pelaksanaan tugasnya.

“Janji-janji ini akan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” tambah Hatta.

Oleh karena itu, bagi Hatta, argumentasi pemerintah yang ingin mengamandemen UUD 1945 dengan menambahkan Pokok-pokok Kebijakan Publik (PPHN) dalam rangka menghidupkan kembali GBHN dan menjadi titik acuan untuk membimbing pembangunan nasional adalah meragukan.

Ia juga mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa amandemen terbatas tidak akan menimbulkan keresahan lebih lanjut atas masalah tiga masa jabatan presiden, serta masalah perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, yang muncul sebagai akibat dari keinginan pemerintah untuk mengubah undang-undang tersebut. UUD 1945….

“Amandemen itu sah dan bisa dilakukan, tetapi masalah ini tentu membuat kita semua penasaran,” ujarnya lagi.

Hatta berharap Majelis Pertimbangan PAN dan jajaran fraksi dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan agenda reformasi dan membenahi penyelewengan reformasi agar PAN tetap menjadi harapan rakyat dan selalu dikenal sebagai partai yang terdepan dalam perjuangan kepentingan rakyat.

Artikel sebelumyaPenjualan Album K-Pop Lama Tumbuh Dengan Pertumbuhan "kepenggemaran"
Artikel berikutnyaMinah Girl’s Day berbicara tentang karakternya di film "Semakin bertambah"