Beranda Warganet Himpaudi Jawa Tengah minta pemerintah lindungi anak-anak yang tidak divaksinasi

Himpaudi Jawa Tengah minta pemerintah lindungi anak-anak yang tidak divaksinasi

Anak-anak di bawah usia 12 tahun juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari risiko penularan COVID-19, serta untuk tetap bersekolah.

Semarang (ANTARA) –

Persatuan Prasekolah dan Pendidik Jawa Tengah meminta pemerintah memberikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak yang tidak divaksinasi COVID-19.

“Ketersediaan vaksin belum bisa sepenuhnya mencakup semua sektor masyarakat. Di satu sisi, anak-anak di bawah usia 12 tahun juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari risiko penularan COVID-19, serta untuk tetap bersekolah,” kata Ketua Himpaudi Jawa Tengah Dedi Andrianto di Semarang, Sabtu.

Ia menjelaskan, per 1 Juli 2021, pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait program vaksinasi COVID-19, yang menurutnya anak usia 12 hingga 17 tahun juga harus divaksinasi untuk melindungi diri dari risiko COVID. -19 transmisi.

COVID-19 telah membawa perubahan besar, termasuk dalam paradigma pendidikan di negeri ini, dari orang tua yang tiba-tiba harus berperan sebagai pendidik menjadi pendidikan, sebelum pendidikan harus beradaptasi dengan situasi yang tidak sepenuhnya aman dari pandemi, katanya.

“Pandemi telah menjatuhkan dunia pendidikan, namun kita juga harus bisa bersinergi untuk menjaga pendidikan anak tetap berjalan,” ujarnya dalam webinar bertema Akatara-Jurnalist “Menyelamatkan Pendidikan Anak dalam Pandemi”. Teman anak-anak dengan UNICEF.

Dikatakannya, di masa pandemi COVID-19, anak membutuhkan perlindungan dan bentuk perlindungan yang dapat diperoleh melalui program vaksinasi bagi mereka yang telah memenuhi syarat, serta dari apa yang seharusnya diterima anak.

“Misalnya dari pola makan yang baik, melakukan tindakan kesehatan lainnya, dan melindungi anak dari ‘toxic stress’ sehingga perlindungan dan perhatian menjadi kekebalan yang kuat bagi anak,” ujarnya.

Semarang Ngasbun Egar, Pengamat Pendidikan Universitas PGRI, melihat persoalan ini dari perspektif sosiologi pendidikan, yakni keprihatinan masyarakat terhadap nasib sekolah anak di masa pandemi ini, yang akhirnya menyebabkan beberapa sektor masyarakat tiba-tiba “menguntungkan”. dan hilangnya “sikap terhadap pembelajaran jarak jauh sejauh ini.”

“Jadi sinergi antara keluarga (orang tua), pendidik di sekolah dan masyarakat menjadi penting di masa pandemi COVID-19 ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (DP3AKB) Karanganyar Agam Bintoro dalam paparannya mengatakan dalam konteks pandemi COVID-19, perlindungan merupakan hak yang harus diterima anak.

Pendidikan selama pandemi semakin memperumit masalah memastikan hak-hak anak, katanya, dengan hambatan psikologis dan teknis ketika pendidikan tiba-tiba online.

“Masalah teknis dibingungkan dengan sulitnya mencari sinyal, hambatan psikologis yang berujung pada penurunan mental dan semangat pendidikan anak. Apalagi peran pendidikan bergeser dari lingkungan sekolah ke lingkungan rumah atau keluarga,” ujarnya.

Webinar dibuka dengan penampilan Wayang Kansil berjudul “Saat Kansil Antri Vaksin” oleh Sanggar Seni Sarotama dari Daerah Karanganyar.

Artikel sebelumyaGen Z perlu mencermati agenda kebijakan iklim
Artikel berikutnyaPengamat Harapkan Pidato Presiden Djokovi Tingkatkan Nilai Kebangsaan